Waduh, Longsor di Jalan Padang Lamo Tebo Jambi Kemungkinan Diperbaiki Pada 2023 Mendatang



Kamis, 07 Oktober 2021 - 14:31:44 WIB



Jalan Padang Lamo Tebo Jambi Terancam Putus, Karena Hampir Separuh Badan Jalan Sudah Tergerus Longsor ke Sungai Batanghari.
Jalan Padang Lamo Tebo Jambi Terancam Putus, Karena Hampir Separuh Badan Jalan Sudah Tergerus Longsor ke Sungai Batanghari.

JAMBERITA.COM - Kondisi Badan jalan di Desa Punti Kalo, Dusun Tanjung Kirai, Jalan Padang Lamo Kabupaten Tebo milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi semakin memprihatinkan karena tergerus longsor.

Bahkan hampir separuh badan jalan sudah tergerus ke Sungai Batanghari, yang tidak menutup kemungkinan akan terputus sehingga menjadi persoalan baru bagi masyarakat disana, karena tidak bisa melintas.

Mirisnya, jalan longsor tersebut terjadi sejak awal 2020 tahun lalu, sampai dengan hari ini Oktober 2021 tebing longsor yang membawa badan jalan itu terkesan belum ada penanganan dari pihak terkait.

Padahal menurut warga disana, sudah berapa kali pejabat tinggi Jambi yang melakukan peninjauan ke lokasi, mulai dari eks Gubernur sampai dengan ke Gubernur Jambi sekarang ini.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi mengaku prihatin terkait jalan longsor di Desa Punti Kalo Kabupaten Tebo yang hampir dua tahun berjalan belum ada penanganan.

Dikatakan Kasubag Umum dan Tata Usaha (TU) BWSS VI Jambi Maulana, persoalan tersebut sudah dilakukan koordinasi antara BWSS VI dengan DPRD Kabupaten Tebo yang sudah berapa kali melakukan Hearing.

"Terkait kewenangan, pertama benar bahwa secara aset, jalan itu kewenangan Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi," katanya saat dikonfirmasi jamberita.com melalui telepon WhatsApp nya, Kamis (7/10/2021).

Mengenai dengan sungai, jika mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR itu merupakan dibawah kewenangan BWSS VI. Namun kata Maulana, karena ini menyangkut dua instansi, maka keduanya harus bergerak.

"Dari sisi kami, kami sudah melakukan survei ke lapangan, oleh tim teknis dan melakukan identifikasi," terangnya.

Maulana menjelaskan, itu pekerjaan yang cukup kompleks, dalam arti kedalaman longsor sekitar 15 Meter (M) dari bawah sampai ke badan jalan (tinggi), jadi secara pekerjaan tidak bisa ditangani secara singkat.

"Itu perlu penanganan teknis yang detail dan spesifik, karena apa,? itu sudah kategori longsor dalam. Karena posisi morfologis sungai nya berada ditikungan luar dan badan jalan dihantam oleh sungai," ujarnya.

Maulana mengaku, itu memang menjadi konsen mereka karena prihatin terkait kondisi tersebut."Kalau bicara proses pelaksanaan pekerjaan, kita tidak bisa langsung melakukan pekerjaan konstruksi, karena ini kategori longsor dalam, dengan ketinggian nya 15 M kedalaman dan lebar 300 M," bebernya.

Maulana mengatakan, sebelum melakukan pelaksanaan kontruksi tentu perlu ada nya studi terlebih dahulu, yang dimulai tahap survei identifikasi dan desain, dan ini juga tentunya memakan waktu beberapa bulan.

"Studi desain ini sudah kita usulkan dari tahun 2020 ke Direktorat Jendral Sumber Daya Air melalui surat Kepala Balai di bulan September 2020," ungkapnya.

Untuk itu, BWSS VI mengklaim sudah pernah meminta usulan untuk kegiatan desain. Dimana di wilayah Provinsi Jambi itu ada dua tempat, pertama di perlindungan Tebing Sungai di Kemingking, Muaro Jambi dan di Desa Punti Kalo Kabupaten Tebo.

Tetapi di tahun 2020, karena ada wabah Covid-19 maka anggaran desain itu tidak di ACC oleh pusat, makanya ini menjadi kendala dan memperlambat penanganan jalan longsor di Desa Punti Kalo, Jalan Padang Lamo Kabupaten Tebo tersebut.

"Maka nya ini semakin memperlama penanganan, kami akuin itu. Kalau misalnya desain itu bisa di ACC, maka tim teknis bisa turun untuk melakukan perbaikan. Karena ada Refocusing anggaran dan skala prioritas pusat maka Punti Kalo ini tidak di ACC anggaran nya sekitar 2 Miliar," terangnya.

Terkait bagaimana dengan kondisi jalan semakin hari semakin memprihatinkan dan apabila putus, tentu berdampak pada akses masyarakat.? Itu kata Maulana, dalam surat Kepala Balai ke Pembina sudah disampaikan bahwa di Punti Kalo kondisi nya sangat mendesak.

"Kami sepakat itu, tetapi kalau bicara skala prioritas ini prioritas dari pusat. Pusat melihat nya dari seluruh Indonesia, Saya tidak tahu ya di daerah lain mungkin ada longsor yang makan korban jiwa, mungkin ada yang lebih darurat menurut skala prioritas pusat, nah itu bukan ranah kami," katanya.

Intinya BWSS VI menyatakan, persoalan ini sudah mereka sampaikan ke Pusat agar segera bisa ditangani, bahkan kondisi di lapangan berupa foto-foto jalan yang longsor tersebut juga mereka lampirkan dalam surat, akan tetapi belum juga tembus di tahun 2020.

"Berlanjut di 2021, kebetulan Kepala Balai nya diganti dan kami sampaikan juga bahwa ini masih belum terlaksana untuk penganggarannya," tuturnya.

Kemudian, Kepala Balai yang baru kembali bersurat, bahkan beliau langsung kontak ke Direktur Sumber Daya Air di Jakarta. Saat ini kata Maulana, sedang dalam proses menunggu kepastian anggaran yang diusulkan.

"Mudah-mudahan anggaran desain nya tembus di tahun 2022. Itu pun baru desain,? bukan pelaksanaan konstruksi (bisa jadi di 2023) betul," tambahnya.

Sejauh itu Maulana menjelaskan, terkait dengan skenario dan jika berbicara soal alternatif sebenarnya dari Bina Marga PUPR Provinsi Jambi harus turun juga, karena BWSS VI sudah berupaya melakukan sesuai dengan prosedur apa yang harus dilaksanakan, tetapi memang keadaannya memang demikian.

"Kami sudah bersurat, kami sudah menyampaikan usulan, berarti memang keadaannya kas negara ini dan prioritas nya untuk seluruh Indonesia, makanya susah untuk memastikan itu tembus, tetapi kita optimis mudahan-mudahan itu tembus," tegasnya.

Lebih lanjut, Maulana mengutarakan bukan dirinya untuk melempar tanggung jawab, melainkan memberikan jalan alternatif, karena kejadian longsor di badan jalan yang menggerus ke sungai itu juga terjadi di Kabupaten Sarolangun yang di tangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi.

"Karena aset jalan dimiliki oleh BPJN Jambi, kes yang sama bisa diterapkan di Punti Kalo ini, jadi Bina Marga yang memiliki aset jalan tersebut bisa melakukan perkuatan jalan disitu bikin tanggul atau melakukan perbaikan disitu," sebutnya.

Selebihnya Maulana mengatakan, karena (jalan Padang Lamo) itu aset Bina Marga PUPR Provinsi Jambi, dirinya tidak tahu apakah ada penganggaran yang bisa dipusatkan disana atau tidak ada.

"Nah kalau teman teman Bina Marga mau turun itu memungkinkan, jadi kita belajar mengambil contoh dari Sarolangun, teman-teman BWSS terbuka untuk kita saling komunikasi, masalah desain, pekerjaan supaya aman dan sesuai dengan lokasi," tambahnya.

"Kami hanya memberikan alternatif bahwa memungkinkan Bina Marga bisa turun, kalau dilihat dari jalan," ungkapnya.

Terkait dengan perbaikan jalan lebih dahulu di banding tebing yang longsor, apakah memungkinkan penanganan jalan akan sia-sia dan percuma karena akan tergerus longsor,? kata Maulana statement tersebut bisa diterjemahkan, pertama karena keterbatasan anggaran dan kedua ada prioritas yang lain.

"Kenapa begitu, karena kalau bicara jalan itu nanti rusak kalau sungai nggak dilindungi,? justru itu poin nya, perlindungan itu dengan cara membuat tanggul di sungai, bisa melalui perkuatan jalan, BPJN Jambi pun sudah melakukan itu di Sarolangun , sudah jadi sudah selesai, jadi terjemahannya itu mengamankan jalan, tanggul dan buat turap," terangnya.

Selanjutnya Maulana juga menanggapi mengenai badan jalan sudah hampir separuh tergerus ke bawa dan terus memepet ke arah rumah warga, bahkan sudah ada rumah warga sekitar mulai retak akibat getaran mobil bertonase tinggi yang sering melintas di badan jalan tersebut.

"Itu memang dampak lanjutan ya, karena tidak ada penanganan, tapi yang jelas kami dari BWSS tidak tinggal diam. Kita sudah melakukan prosedur yang di Tebo, kita sudah bikin usulan, kita sudah berkirim surat ke Pembina minta anggaran desain, mudah-mudahan di 2022 ini bisa turun, anggarannya," harapnya.(afm)





Artikel Rekomendasi