Puji Subhi Kadis Berprestasi Karena Terbaik 3 Se-Indonesia, Kuasa Hukum Heran Dituduh Korupsi



Rabu, 14 Juli 2021 - 10:23:00 WIB



JAMBERITA.COM-Kuasa hukum Subhi, Indra Cahaya menyampaikan replik atas jawaban jaksa dalam sidang pra peradilan yang digelar secara marathon hari ini Selasa (14/7/2021).

Dalam repliknya, Indra mengaku tetap pada permohonan awal. Dimana, dalam kasus Subhi belum pernah ada audit dari lembaga berwenang baik itu BPK, BPKP ataupun inspektorat untuk menilai apakah ada kerugian negara atau tidak. “Kita tetap di awal tetap dalam kasus korupsi harus ada audit ada atau tidak kerugian negara,” kata Indra saat ditemui usai menyerahkan replik ke hakim.

Ia juga menjawab soal pendapat jaksa soal tersangka yang berstatus DPO tidak bisa melakukan sidang Praperadilan. Sehingga harus ditolak hakim. Ia mengatakan jika dirinya mengajuka pra peradilan pada 24 Juni 2021. Saat itu, status kliennya belum DPO.

Tidak hanya itu, Ia juga mengajukan surat ke kejaksaan terkait pra peradilan dan meminta agar menunggu putusan praperadilan.

Ia membantah jika kliennya menghambat proses pemeriksaan. Menurutnya, klien siap mengikuti proses hukum. Namun juga harus dihargai hak konstitusi yang saat ini sedang diikuti kliennya.

Soal keberadaan Subhi saat ini, Indra mengaku setahu dirinya berada di Kota Jambi. Namun Ia berkilah terakhir bertemu Subhi saat Ia diberikan kuasa pada 24 Juni lalu. Setelah itu, Subhi mengaku mau mudik. Sehingga untuk hari ini dirinya tidak tahu keberadaan Subhi. “Sepertinya masih di Kota Jambi,” katanya.

Ia juga memuji prestasi kliennya yang sudah tiga kali menjabat kepala dinas. Bahkan Dinas yang dipimpinnya 3 kali meraih WTP dan terbaik nomor tiga se-Indonesia. Makanya, dirinya tak habis piker jika kemudian dituduh korupsi.

“Dia bilang ke saya, Saya tidak pernah mungut,yang mungut bendahara, tidak pernah memerintahkan memotong, tidak ada suratnya. Yang makek bukan saya,” katanya menirukan Subhi.

Saat ditanya aliran dana kalau bukan Subhi yang menggunakannya, Indra tidak menjawab. “Itu nanti di pengadilan,” katanya diplomatis.

Seperti diketahui, Kejari sudah menetapkan Subhi sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : print-01/L.5.10/Fd.1/06/2021 dalam kasus pemotongan insentif pembayaran dan pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tahun 2017 sampai dengan 2019.

Tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 Kuhpidana atau Pasal 12 huruf F Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.
Penyidik sendiri sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali namun tidak digubris. Hingga akhirnya Kejari menetapkan Subhi dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terhitung hari ini Selasa 6 Juli 2021. Surat DPO tersebut diterbitkan dan diteruskan secara berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk diteruskan kepada pimpinan di Kejaksaan Agun





Artikel Rekomendasi