Kuasa Hukum Sebut Tidak Ada Kerugian Negara di Kasus Subhi Tapi Disebut Korupsi, Jaksa Jawab Begini



Selasa, 13 Juli 2021 - 17:09:17 WIB



JAMBERITA.COM- Dalam sidang Praperadilan dengan.pemohon Subhi hari ini Selasa 13 Juli 2021, Jaksa Penyidik juga memberikan jawaban soal tidak ada kerugian negara dalam kasus Subhi, Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi.

Subhi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemotongan insentif pembayaran dan pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tahun 2017 sampai dengan 2019.

Jaksa penyidik Gempa Awaljon menjawab soal tidak adanya kerugian negara dalam kasus Subhi dalam sidang kedua yang digelar Selasa (13/7/2021).

Dalam jawabannya, Gempa mengatakan dalam sangkaan menggunakaan UU TIpikor tidak harus ada kerugian negara. Dimana, dalam pasal 12 huruf e UU nomor 20 tahun 2021 perubahan atas UU no 32 tahunn1999 mengatakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

"Ini tidak harus ada kerugian negara. Kasus tersebut (Subhi,red) berindikasi kasus korupsi tapi tidak memerlukan perhitungan keuangan negara,” kata Gempa.

Sementara itu, Kuasa hukum Subhi, Indra Cahaya menyampaikan replik atas jawaban jaksa dalam sidang pra peradilan yang digelar secara marathon hari yang sama Selasa (14/7/2021).

Dalam repliknya, Indra mengaku tetap pada permohonan awal. Dimana, dalam kasus Subhi belum pernah ada audit dari lembaga berwenang baik itu BPK, BPKP ataupun inspektorat untuk menilai apakah ada kerugian negara atau tidak. “Kita tetap di awal tetap dalam kasus korupsi harus ada audit ada atau tidak kerugian negara,” kata Indra saat ditemui usai menyerahkan replik ke hakim

Seperti diketahui, Kejari sudah menetapkan Subhi sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : print-01/L.5.10/Fd.1/06/2021 dalam kasus pemotongan insentif pembayaran dan pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tahun 2017 sampai dengan 2019.

Tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 Kuhpidana atau Pasal 12 huruf F Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.

Penyidik sendiri sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali namun tidak digubris. Hingga akhirnya Kejari menetapkan Subhi dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terhitung hari ini Selasa 6 Juli 2021. Surat DPO tersebut diterbitkan dan diteruskan secara berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk diteruskan kepada pimpinan di Kejaksaan Agung.(sm)

 





Artikel Rekomendasi