Proyek 2019 Disoal, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi: ULP Harus Profesional dan Punya Moral

JAMBERITA.COM- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa DPRD ingin menciptakan iklim kompetisi yang baik dalam dunia usaha di Provinsi Jambi dan jangan sampai terjadi monopoli paket pekerjaan oleh orang dan perusahaan yang sama.

"Masalah pelelangan ya, kami dari pansus III sudah mengingatkan bahwa ULP harus profesional, punya integritas dan mempunyai moral, jangan nanti yang seharusnya menang, tapi dikalahkan, atau sebaliknya, yang kalah dimenangkan," katanya, Rabu (6/5/2020).

Menurut mantan Kepala Bappeda Provinsi Jambi ini, setelah mereka turun ke lapangan melakukan peninjauan, ada beberapa paket pekerjaan di tahun  2019 lalu dikerjakan oleh orang yang sama dan perusahaan yang sama, atau orangnya sama tapi perusahaannya yang berbeda.

"Ini perlu kita ingatkan pak Gubernur, karena ini bagian dari kinerja Gubernur juga kan, beberapa paket pekerjaan dikerjakan oleh orang yang sama atau orangnya sama tapi perusahaan nya yang berbeda, ya banyak hampir di seluruh Provinsi Jambi," tegasnya.

Lebih lanjut A Fauzi mengatakan bahwa tanggungjawab DPRD adalah dari posisi fungsi pengawasan dan wajib menyampaikan beberapa catatan-catatan strategis yang harus ditindak lanjuti."Dan kita nanti akan lihat lagi evaluasi daripada pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD," jelasnya.

Sebelumnya, laporan pansus I DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2019 terdapat catatan yang mengejutkan di lingkungan UKPBJ atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Itu mencuat saat Juru Bicara (Jubir) sekaligus Ketua Pansus Komisi III DPRD Provinsi Jambi Wartono dalam rapat paripurna dewan dalam penyampaian laporan terhadap hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jambi dan Pemberian Rekomendasi, Rabu (6/5/2020).

Wartono memaparkan, berdasarkan temuan lapangan pansus III bahwa kinerja penyedia jasa di beberapa kegiatan fisik banyak ditemukan kualitas pekerjaan yang tidak baik. Kondisi ini juga  diakui oleh dinas PU PR melalui rapat dengan pendapat bersama Pansus III.

"Kegiatan tersebut dikerjakan oleh pihak yang sama dengan menggunakan perusahaan yang berbeda, oleh karena itu pansus III merekomendasikan agar ULP lebih berhati-hati dalam memberikan statement di luar," terangnya.

Karena beredar isu bahwa ULP memberikan statement di dalam pelelangan tidak ada perusahaan yang menang namun dimenangkan, proses ini mengidentifikasikan bahwa dalam proses pelelangan barang dan jasa pemenangnya sudah ditentukan sejak awal pelelangan.

"Dan ini terlihat setiap tahunnya paket pekerjaan khusus di dinas PUPR didominasi oleh orang yang sama dalam jumlah paket yang banyak, oleh karena itu kepada Bapak Gubernur Jambi agar dapat mengevaluasi kinerja UKPBJ," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi