Di Munas HKTI, SAH : Butuh Kerjasama Untuk Majukan Petani

JAMBERITA.COM- Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan tantangan pembangunan pertanian ke depan harus berorientasi pada kesejahteraan petani. Namun Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan butuh kerjasama untuk memajukan petani di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan SAH ketika menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) IX HKTI di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta (12 - 13/3/20) kemarin.

Dalam Munas yang kembali memilih H. Fadli Zon sebagai Ketua Umum DPN HKTI periode 2020 - 2025 itu dihadiri dua puluh enam DPD se-Indonesia Raya.

DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi melalui ketuanya SAH menyampaikan Munas HKTI harus meneguhkan peran organisasi bagi Petani, khususnya di tengah situasi sulit seperti sekarang butuh kerja sama berbagai pihak untuk mendorong kemajuan petani dan sektor pertanian.

"Dahulu, saat krisis 1997/1998, sektor pertanian masih bisa menjadi bemper penahan krisis. Namun, kini situasinya telah berbeda. Berbagai komoditas pertanian yang saat krisis 1998 dulu bisa jadi bantalan penahan krisis, kini harganya malah jatuh," ungkapnya.

Masih hubunganya dengan krisis, Anggota Komisi IX DPR RI itu juga mengatakan dahulu sektor perdesaan bisa menjadi bantalan krisis. Banyak orang bisa kembali ke desa dan membuka usaha saat kehilangan pekerjaan di kota. "Kini daya dukung desa dipertanyakan. Jatuhnya harga komoditas pertanian, serta rusaknya infrastruktur produksi di pedesaan, membuat desa tak lagi bisa dijadikan bantal penahan krisis," tutur Anggota DPR dari Provinsi Jambi tersebut.

Sehingga SAH mengatakan butuh kerja sama untuk memajukan petani. Masalahnya, dalam sepuluh tahun terakhir HKTI sendiri dilanda perpecahan. Terjadi dualisme kepengurusan. Namun, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir HKTI, yang memberi mandat kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk menjajaki proses rekonsiliasi, saat ini sedang dilakukan penjajakan reunifikasi HKTI.

“Dualisme kepengurusan selama ini telah menyulitkan sejumlah pengurus HKTI di daerah. Akhirnya jadi kurang optimal dalam membantu para petani. Demi kemaslahatan kaum tani, kita berharap bisa ada reunifikasi. Motifnya harus untuk petani, bukan untuk kepentingan politik pragmatis,” tegasnya.

Menurut dia, pembahasan mengenai reunifikasi ini dibuka guna mengembalikan soliditas HKTI dalam mendukung kemajuan petani dan pertanian Indonesia.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi