Diduga Ada Oknum Bermain di Proses Lelang Proyek, Rocky Candra Sebut tak Kapok-kapoknya

JAMBERITA.COM- DPRD Provinsi Jambi menyoroti proses tender proyek pekerjaan dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang dicurigai adanya segelintir orang bermain secara tidak (fair) adil.

"Saya Wakil Ketua dari Fraksi Partai Gerinda Disini mencurigai bahwasanya terjadi kapitalisasi terhadap project-project yang ada di provinsi Jambi, ada segelintir orang yang bermain secara tidak fair," ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra, Jum'at (28/2/2020).

Menurut Rocky, oknum oknum tersebut disinyalir tidak ada kapok-kapoknya dan masih adanya kekuatan yang betul-betul menggurita di provinsi Jambi serta melakukan manipulasi terhadap project yang di provinsi Jambi.

"Kami menghimbau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM) Organisasi Kepemudaan (OKP) untuk membantu kami mengawasi dan membantu kami dalam memberikan informasi terhadap pembangunan, ini demi rakyat Provinsi Jambi," terangnya.

Rokcy menututurkan pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, KPK maupun Kejaksaan untuk mengawasi secara intens bagaimana proses lelang proyek yang ada dan perjalanan pembangunan di provinsi Jambi.

"Kami tidak mau kejadian berulang terjadi kembali di Jambi, kami ingin DPRD provinsi Jambi betul betul bersih dari intervensi dari tuduhan tuduhan yang namanya bermain proyek, kami di sini lillahita'ala ingin bekerja," jelasnya.

Rocky menegaskan bahwa di DPRD Provinsi Jambi tidak ada yang bermain proyek dan meminta meminta proyek kepada siapapun, jadi jangan ada yang melempar isu sembarangan bahwa ada pimpinan DPRD ataupun anggota DPRD yang bermain proyek.

"Putra-putri terbaik yang bisa membangun, berkontribusi, kami persilahkan, peluang terbuka lebar di sini, jangan kapitalisasi APBD hanya milik segelintir orang saja, kami menginginkan yang terbaik dan program Jambi Tuntas berjalan dengan baik," jelasnya.

Awal Bulan Maret mendatang DPRD Provinsi Jambi segera mendatangi KPK, Polda Jambi dan Kejaksaan untuk meminta pihak terkait melakukan pengawasan terhadap proses lelang proyek yang ada di Provinsi Jambi supaya APBD tidak dikapitalisasi oleh oknum-oknum tertentu.

"Ini bagian dari pencegahan, kalau misalnya sudah ada yang tertangkap kita juga nggak mau, saudara-saudara kita juga yang ada di Jambi kita juga nggak mau, jadi kami lebih mengedepankan proses pencegahan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi