Dua Jam Bawaslu Minta Penjelasan, Muklis Duluan, Amin Nyusul



Jumat, 24 Januari 2020 - 20:56:38 WIB



JAMBERITA.COM - Penuhi pemanggilan Bawaslu Tanjab Barat, Mantan Sekda Tanjab Barat, Muklis terlihat santai usai diperiksa selama dua jam oleh Komisioner Bawaslu Tanjabbar.

Muklis yang datang ke Bawaslu pada pukul 14.00 WIB, kemudian keluar dari ruangan dimana ia dimintai sejumlah klarifikasi terlihat keluar ruangan pada pukul 16.00 WIB.

BACA: Direktur Sarpras Ditjen Kementrian PPMD, Muklis Dipanggil Bawaslu

Direktur Sarpras Ditjen Kementrian PPMD, Muklis langsung menyambangi awak media yang sudah berkumpul menuggu di ruang tunggu. Di hadapan awak media, Muklis mengatakan ia memberi apresiasi terhadap Bawaslu yang sudah mengingatkan dirinya, dan berusaha menyamakan persepsi dan tafsir terhadap aturan kepegawaian dan pemilu.

"Intinya saya berterimakasih dengan Bawaslu karena sudah diingatkan," ujar H Muklis terkait pemanggilan dirinya, di Kantor Bawaslu Tanjabbar, Jumat (24/1/20)

Hanya saja, kata Muklis, ada perbedaan tafsir antara dirinya dan Bawaslu terhadap etika ASN. Dikatakan Muklis, aturan yang ada harus disosialisasikan dan harus benar-benar ditelaah para pakar agar hak politik seseorang jangan sampai terhambat jika ternyata ada bakal calon calon potensial dari ASN yang akhirnya terhambat karena tafsir yang keliru.

"Jika saya banyak dibenturkan dan dihambat, misalnya dibenturkan dengan kode etik lah. Ya lama-lama saya merasa dihambat. Bisa jadi kedepan saya merasa banyak keraguan saat sosialisasi dan itu lumrah," kata Muklis.

ia dalam hal ini bukan orang yang tidak netral.

tetapi saya orang yang mencalonkan diri. Kedepanya kita akan layangkan keberatan jika nantinya masih terulang.

Ketua Muklis Centre, Jordan merasa langkah yang diambil pihak Bawaslu kurang tepat. Pihaknya juga merasa dirugikan lantaran alasan penegakan aturan terkesan tebang pilih. Sebagai salah satu kandidat kuat, Jordan menilai kandidatnya dikebiri.

Menurutnya, dalam pelaksanaan Pilkada mesti melewati setiap proses. Termasuk untuk mendapatkan perahu partai yang mengharuskan setiap pasangan bakal calon mengikuti mekanisme seperti mendaftar di partai politik yang membuka penjaringan.

"Kalau seorang ASN tidak boleh mendaftar di penjaringan parpol, itu sama saja melarang hak konstitusi seseorang yang berhak untuk dipilih dan memilih," ujar Jordan ditemui saat mendampingi Muklis di Kantor Bawaslu Tanjabbar.

Ia beranggapan, pemberlakuan aturan soal ASN seharusnya lebih tepat jika penerapanya diberlakukan sejak resmi saat mendaftar sebagai bakal calon di KPU.

"Kondisinya beda, jika sudah masuk tahap pencalonan dengan mendaftar di KPU baru dibuat diajukan surat pengunduran diri sebagai PNS. Dan calon kami pun sudah siap mundur dari PNS. Itu yang kami tegaskan dan kami pastikan," tegasnya.

"Ini sama saja, sengaja mencari kesalahan orang. Ibarat gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di seberang lautan dikejar-kejar," cetus Jordan.

Menurutnya, masih banyak pelanggaran lain yang lebih besar dan nyata-nyata di depan mata. Disebutkannya, seperti penggunaan sarana dan prasana negara seperti rumah dinas. Bahkan, ada juga bakal calon yang menggunakan kekuasaan dan jabatan dinas untuk kepentingan pilkada yang seharusnya lebih diawasi dan diambil tindakan oleh pihak Bawaslu.

"Cek juga rumah dinas, kalau - kalau dijadikan sarana politik. Menggunakan kekuasaan untuk menekan bawahan itu juga pelanggaran yang lebih serius," ujarnya, tanpa mau menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Kalau memang masih mau berkeras alasan penegakan aturan. Harusnya disama-ratakan dan diberlakukan untuk semua kontestan. Jangan tebang pilih.

Komisioner Bawaslu Tanjabbar, Mon Rezi dikonfirmasi mengatakan terkait ada Bacalon lain yang juga dalam status PNS ikut bersosialisasi bersama pasangannya. Mon Rezi mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami dan segera melakukan pemanggilan jika terbukti melakukan pelanggaran yang sama.

"Saat ini sedang kita pelajari, nanti jika memang terbukti menyusul kita panggil pak Amin Abdullah," kata Mon Rezi.

"Yang kita bekerja tegak di atas aturan dan sesuai aturan yang ada," tegas Mon Rezi.

Perlu diketahui, selain melakukan pemanggilan terhadap H Muklis, Bawaslu Tanjabbar juga memanggil sejumlah parpol untuk diambil keterangannya terkait pendaftaran Muklis ke sejumlah Parpol. Terlihat hadir perwakilan dari Parpol Golkar, Parpol NasDem dan beberapa Parpol yang sudah pernah menerima berkas lamaran Parpol dari Pasangan Muklis - Supardi. (Henky)












loading...