Anggota Dewan Provinsi Dapil Batanghari Jambi Siap Perjuangkan Aspirasi Petani

JAMBERITA.COM - Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Batanghari Muaro Jambi Sapuan Ansori angkat bicara terkait dengan aksi demo Aliansi Forum Plasma Kembang Tanjung dan Paseban.

Sapuan mengatakan sepengetahuan dia sebagai asli putra Mersam itu, uang yang dicairkan kepada Bank Mandiri itu tidak digunakan untuk pembangunan kebun karena masih kosong.

"Masalah replanting yang dilakukan oleh perusahaan yang diberikan kepada masyarakat, tapi masyarakat yang mana kami tidak tahu karena itu masih lokasi lahan konflik antara perusahaan dan petani," ujarnya, Senin (20/1/2020).

Sementara dana raplanting itu sendiri merupakan anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah pusat. Dimana uang itu sendiri diberikan kepada satu kelompok, sedangkan petani disana tidak mengetahui dasarnya apa.

"Dan juga program raplanting itu sudah kewilayah Mersam, pengajuan nya Kembang Tanjung," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sapuan mengklaim berdasarkan hasil rapat pimpinan sekaligus komisi II DPRD provinsi Jambi sepakat akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus)."Karena permintaan juga dari LMS dan anak anak HMI tadi Pansus, sengketa, Perkebunan argaria dan tapal batas," tambahnya.

Sapuan juga mendukung langkah aliansi Forum Plasma yang menyampaikan ke aspirasi ke Gedung DPRD, satu sisi dirinya mengaku tentu punya kewajiban dan beban karena Dapilnya serta sebagai perwakilan rakyat Batanghari sekalipun Provinsi Jambi.

"Punya beban, karena amanah yang diberikan masyarakat kepada saya meminta kepada saya untuk memperjuangkan nasibnya, itu lah tugas saya selaku anggota perwakilan khusus Mersam, Batanghari maupun Provinsi Jambi," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Forum Plasma PT Tunjuk Langkit Sejahtera Mersam, Kembang Tanjung dan Kembang Paseban mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi.

Mereka meminta pertanggungjawaban PT Tunjuk Langkit Sejahtera untuk mengkonversikan dan menyerahkan lahan milik petani Plasma yang belum menempatkan secara sah serta kepada Dinas Perkebunan untuk melakukan penilaian teknis kebun.

Mereka juga meminta pertanggungjawaban dan kejelasan kepada PT Tunjuk Langkit Sejahtera terhadap hutang petani di Bank Mandiri serta mendesak DPRD Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum untuk mengusut terkait replating kebun kelapa sawit tahun 2019.

Itu menurut mereka, berada di Desa Mersam dan Kembang Tanjung yang dikoordinir oleh PT Tunjuk Langit Sejahtera diduga melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara.(afm)

Artikel Rekomendasi