SAH Apresiasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jambi

JAMBERITA.COM- Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai wadah berhimpun dalam perjuangan perempuan pada bidang politik di Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi keberadaan KPPI terutama di Provinsi Jambi yang terus berperan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan tentunya perjuangan di dalam bidang politik,” ungkapnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan ketika menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi KPPI Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Hj. Saniatul Lativa, SE., MM di kediamannya kawasan Telanaipura (6/1/2020) kemarin. 

Dalam audiensi ini, KPPI turut menyerahkan Rekomendasi Rapat Kerja Nasional I KPPI 2019. Agar rekomendasi ini dapat dijadikan acuan dalam bersinergi antar elemen guna mengawal pencapaian target 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif pada tahun 2024.

“Pada prinsipnya saya sangat mendukung hasil rekomendasi dari Rakernas I KPPI 2019 ini, karena seperti yang kita ketahui keterwakilan perempuan idealnya harus mencapai kuota 30 persen. Namun hingga Pemilu 2019 lalu keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai 30 persen,” ujarnya

Sehingga SAH sangat mendukung 7 rekomendasi Rakernas I KPPI sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif untuk dilaksanakan oleh Partai Politik yakni (1) Berkomitmen melakukan upaya sesuai tupoksi guna memastikan pencapaian target 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif 2024, (2) Memberikan 30 persen kuota perempuan di kepengurusan harian, terutama pada posisi Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

 (3) Mempromosikan kader perempuan sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 dan memberikan dukungan dana kampanye serta, mengawal perolehan suaranya, (4) Menetapkan target jumlah perempuan aleg yang harus dicapai pada 2024, mengidentifikasi calon-calonnya dan membangun supporting system guna mengawal dan mengantarkan yang bersangkutan menjadi anggota legislatif.

 (5) Menominasikan caleg perempuan pada nomor urut 1 di 30 persen daerah pemilihan pada Pemilu 2024, menerapkan merit system, penentuan dapil basis partai untuk perempuan caleg, memberikan dukungan dana kampanye serta mengawal perolehan suaranya. (6) Memberikan pelatihan peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi perempuan caleg.

(7) Melakukan rekrutmen aktivis perempuan menjadi kader aktif parpol, bekerjasama dengan ormas perempuan, organisasi kepemudaan, organisasi sosial, lembaga kampus, komunitas perempuan dan LSM sejak awal agar yang bersangkutan dapat aktif setidaknya tiga tahun sebelum pencalegan.

“Di Partai Gerindra sendiri, khususnya di Provinsi Jambi kami telah menerapkan keterwakilan perempuan sebesar 35 persen untuk menduduki posisi-posisi struktural partai, dan pada Pemilu 2019 Gerindra juga telah menempatkan posisi-posisi strategis untuk caleg perempuan,” jelasnya.

Harapan SAH, potensi perempuan dalam bidang politik harus semakin ditingkatkan baik elektabilitas, kualifikasi hingga kualitasnya. Saat ini masih banyak hambatan-hambatan yang membuat keterwakilan perempuan masih rendah, namun melihat bonus demografi yang akan dihadapi Bangsa Indonesia pada 2030, Perempuan menjadi salah satu peran penting dalam akselerasi sumber daya manusia yang potensial.(*/sm)

 

 

Artikel Rekomendasi