Ketua Gerindra Jambi SAH Sebut Pidato Prabowo Penuh Semangat Kedaulatan Ekonomi

JAMBERITA.COM- Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 sarat dengan semangat kedaulatan ekonomi nasional serta keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Menurut pria yang akrab disapa SAH itu, pidato Presiden Prabowo tidak hanya berbicara mengenai angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih mandiri, produktif, dan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Pidato Presiden Prabowo hari ini memberi pesan kuat bahwa negara hadir untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional secara menyeluruh. Ini bukan sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan itu benar-benar dirasakan rakyat,” ujar SAH, Rabu (20/5/2026).

SAH menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 merupakan sasaran realistis apabila didukung penguatan sektor produktif nasional, hilirisasi industri, serta pengelolaan fiskal yang disiplin dan prudent. Ia juga mendukung langkah pemerintah menjaga defisit APBN pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesehatan keuangan negara.

“Ini menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh agresif tetapi tetap terukur. Stabilitas fiskal tetap dijaga agar investor percaya dan ekonomi nasional memiliki daya tahan menghadapi gejolak global,” katanya.

SAH juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo terkait anomali ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi selama ini belum sepenuhnya dinikmati kelas menengah dan masyarakat bawah.

Menurutnya, keberanian Presiden mengakui persoalan tersebut menjadi langkah penting untuk melakukan pembenahan struktural.

“Presiden sangat peka melihat realita di lapangan. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan jauh lebih penting. Karena itu pemerintah ingin memastikan kesejahteraan rakyat meningkat, pengangguran turun, dan lapangan kerja formal bertambah,” ujarnya.

Selain itu, SAH mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Pengelola Ekspor SDA guna memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global serta mencegah kebocoran nilai tambah komoditas nasional.

“Selama ini harga dan tata niaga komoditas kita sering terlalu bergantung pada pihak luar. Kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah menjaga kedaulatan ekonomi nasional,” tegasnya.

Terkait arahan Presiden agar aparat penegak hukum dan institusi seperti Bea Cukai dibenahi, SAH menilai hal itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius menciptakan iklim usaha yang sehat, bersih, dan kompetitif.

“Presiden ingin birokrasi bekerja profesional dan tidak menjadi hambatan ekonomi. Ini penting agar pelaku usaha, investor, dan UMKM mendapat kepastian dan kenyamanan dalam berusaha,” pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi