Sudah Ditetapkan, Caleg Terpilih Belum Aman Jika Belum Penuhi Syarat 



Rabu, 14 Agustus 2019 - 12:01:02 WIB



JAMBERITA.COM- Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang sudah ditetapkan sebagai caleg terpilih belum aman bisa diusulkan ke Sknya ke Pemprov Jambi maupun ke Kementrian Dalam Negeri.

Ini jika masih ada persyaratan yang belum dilengkapi hingga nantinya diusulkan.

Seperti diketahui masih ada beberapa caleg terpilih yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum lagi ada isu menerpa caleg yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Selain itu, kontraversi caleg pindah parpol di Sarolangun juga belum menyerahkan SK pemberhentiannya dari DPRD.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi kepada Jamberita.com, Selasa (13/8/2019) menyatakan.

3 daerah yang belum lengkap itu adalah Sarolangun, Kerinci, dan Provinsi sendiri. Sedangkan untuk daerah yang lain sesuai dengan laporan yang diterima sudah tidak ada masalah dan dinyatakan lengkap. "Jumlahnya sendiri masih dipantau, yang jelas untuk provinsi hanya satu," katanya.

Ia menyebutkan, satu caleg itu sebenarnya sudah melaporkan LHKPN.

Hanya saja memang posisinya belum memenuhi syarat karena laporan itu dibawah September lalu.

LHKPN itu harus dilaporkan dan dinyatakan memenuhi ketika pelaporannya diatas September 2018 lalu.

Untuk LHKPN sendiri diatur dalam Pasal 37 yakni Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaaan penyelenggara Negara.

Lalu, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupeten/Kota.

Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencamtumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementrian yang melenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur.

"Selebihnya tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi, karena syarat itu rata-rata sudah dipenuhi di awal masa pencalonan," sebut Divisi Teknis ini.

"Jika semuanya sudah lengkap maka akan segera kita usulkan kepada Pemprov untuk dilantik," sambungnya.

Soal caleg yang menjadi tersangka, Sanusi mengatakan ini juga diatur di PKPU. Dimana isina, dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaiakan usulan penundaan pelantikan yang bersangkuatan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang bekekuatean hukum tetap.

Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan  disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal terdapat Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampiakn usulan penentuan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri melalui Gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal terdapat calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaiakan usulan penundaan pentikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagaimana jika hingga pada akhir masa tidak dipenuhi syarat tersebut? Sanusi menyebutkan bahwa ketika syarat itu tidak terpenuhi maka tidak akan bisa diusulkan. "Tidak diusulkan berarti secara otomatis tidak akan dilantik," tutupnya.(am)










loading...








TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

Jumat, 06/12/2019 16:34:40