SAH Nilai Wacana Import Rektor Asing Menjadi Ironi Kemandirian Bangsa

JAMBERITA.COM- Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) menilai wacana rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai ironi. Menurutnya, Indonesia harus memperbaiki SDM-nya sendiri.

Karena untuk mendorong PTN bisa masuk 100 besar peringkat dunia, pemerintah harus fokus pada pengembangan SDM lokal secara lebih baik, bukan mengambil sesuatu yang belum tentu baik. Karena baik bagi negara lain belum tentu baik bagi Indonesia. Ada variabel lain yang mestinya bisa dianalisa.

"Itu ironi bagi saya. Kalau Indonesia sampai mengimpor rektor (asing), itu ironi bagi kita tentu dalam konteks dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan jumlah SDM kita sendiri yang memang ini harus dalam proses perbaikan," ujarnya di sela - sela reses di Jambi (6/8).

SAH mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, lebih baik merekrut akademisi Indonesia yang saat ini sedang bekerja di luar negeri.

"Saya tidak setuju dengan impor rektor asing, apapun bunyinya. Meskipun kita punya kelemahan tentu kita punya kekuatan dan kekuatan kelemahan yang kita miliki itu tentu kalaupun ada kelemahan, kita perbaiki. Bukan berarti mengimpor, apalagi di lembaga akademis ini. Saya tidak pernah setuju. Apalagi jumlah kampus sangat banyak. Kalau mau dilakukan, fit dan proper test terhadap calon-calon rektor (lokal) itu luar biasa banyak yang kualitas. Jangan lupa orang Indonesia yang intelektual yang dipekerjakan di luar negeri banyak sekali di kampus-kampus terkenal," ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR tersebut.

Dalam hal ini SAH menganjurkan pemerintah mengintrospeksi diri dan lebih menghargai para akademisi dalam negeri. Dia berharap kebijakan pemerintah lebih berpihak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti meningkatkan anggaran riset.

"Kalau memang berpihak, punya empati yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, semestinya anggaran untuk riset, anggaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada itu dibesarkan. Jangan mau 0,9 (persen) dari APBN untuk keseluruhan se-Indonesia ini. Jadi harus ada keberpihakan itu kepada pemerintah sendiri," imbuhnya.

Sehingga SAH menegaskan perlunya evaluasi besar-besaran soal perekrutan rektor di Indonesia. "Makanya dievaluasi, bagaimana rektor direkrut di Indonesia. Bagaimana bisa seperti itu sehingga seorang yang bagus sebagai rektor malah tidak lolos. Jadi kita harus intropeksi," tandasnya.(*/sm)

 

 

Artikel Rekomendasi