Pemprov Jambi Keluarkan Surat Edaran Larang Pejabat Terima Gratifikasi



Sabtu, 25 Mei 2019 - 15:36:00 WIB



Johansyah
Johansyah

JAMBERITA.COM - Gubernur Jambi mengeluarkan Surat Edaran (SE) yanng melarang menerima gratifikasi dalam bentuk uang bingkisan/ parsel, fasilitas maupun pemberian dalam bentuk lainnya.

SE dengan nomor 47/SE/ITProv-1.2/V/2019 dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2019.

Karo Humas dan Protokol Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, terkait surat edaran larangan penerimaan gratifikasi tersebut, baik berbentuk uang maupun parsel harus dipatuhi oleh semua pejabat dan ASN. Terlebih SE ini keluar berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta memperhatikan Surat KPK.

"Seluruh ASN dilarang menerima uang, bingkisan, fasilitas maupun pemberian dalam bentuk lainnya," ungkapnya, Sabtu (25/5/2019).

Larangan yang dimaksudkan, kata Johansyah mulai dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha yang berhubungan dengan jabatan masing-masing, karena merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Karena, Pejabat dan ASN Pemprov Jambi telah menerima gaji 14 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang cukup, sehingga tidak perlu lagi menerima gratifikasi dari pihak Swasta. Gubernur juga mengajak mitra Pemprov Jambi dari pihak swasta untuk tidak memberikan hadiah atau parsel terutama jelang lebaran nanti," ujarnya.

Johansyah juga menyampaikan, Gubernur Jambi menginginkan pejabat dan ASN Pemprov bekerja sesuai aturan dan mendukung Pemprov Jambi menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan gratifikasi."Guna membangun integritas, harkat, martabat, kehormatan dan kemuliaan ASN," pungkasnya.

Berikut isi Surat tersebut.

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara Pcmerintah Provinsi Jambi dalam merayakan Hari Raya ldul Fitri 1440 H, dilarang menerima grarifikasi dalam bentuk uang, bingkisan/ parsel, fasilitas maupun pemberian dalam bentuk lainnya, dari bawahan, rekan kerja dan/ atau rekanan/ pengusaha yang berbubungan dengan jabatan masing-masing. Karena merupakan salah satu benruk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 12C Undang Unda ng Nomor 20 Tahun 200I tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31Tabun  1999 tentang Pcmbcranwsan Tindak Pidana  Korupsi

2. Apabila Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak terhindarkan menerima hadiah berupa uang, bingkisan/ parsel, fasilitas maupun pemberian dalam bentuk lainnya, dari bawahan, rekan kerja dan/ atau rekanan/ pengusaha yang berhubungan dengan jabatan masing-masing agar melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lnspektorat Provinsi Jambi dengan alamat Jalan Letjen . M .T. Haryono No.2 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi!Telp. (074 1) 61606 dalam waktu paling lamba  7 (tujub) hari kerja atau langsung dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan  hadiah  tersebut.

3.Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan, pendataan dan pengoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-mastng  yang menerima secara langsung maupun yang tidak terhindarkan  menerima hadiah .


4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan angka 3 dilaporkan secara hierarki melalui masing-masing Kepala Organisasi Perangka1 Daerah kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Jambi di lnspektorat Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana format terlampir untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Kornlsi Pemberantasan Korupsi.

5. Pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilaporkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi.

Sebelumnya, KPK merilis 38 pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menolak gratifikasi terkait hari raya yaitu 12 Pemerintah Provinsi, 9 Pemerintah Kota, dan 17 Pemerintah Kabupaten.

KPK mengapresiasi langkah pemda tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen Hari Raya Lebaran.

KPK juga terus mengingatkan pejabat negara untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang termasuk kategori gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tolak pada kesempatan pertama atau bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK.(afm)










loading...