Klarifikasi Tanah Kepala Daerah di Jambi, KPK juga Konfirmasi ke BPN

JAMBERITA.COM- KPK sudah menyelesaikan klarifikasi terhadap 14 kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun yang juga mantan wakil kepala daerah. Yang menarik, dalam klarifikasi ini, KPK tidak hanya mengnadalkan data dari pejabat saja tapi juga mengkonfirmasi ke instansi terkait.

Hal tersebut disampaikan Plt. Direktur Pendaftaran dan Penyelidikan LHKPN KPK RI, Syarief Hidayat pada Jumpa Pers Klarifikasi Harta Penyelenggara Negara di Ruang Pola Pemprov Jambi, Rabu (06/3/2019).

Syarif  menyampaikan klarifikasi LHKPN yang dilakukan KPK RI kepada 14 kepala daerah dan mantan kepala daerah di Provinsi Jambi adalah untuk menguji tingkat kepatuhan dan tingkat kewajaran dari harta kekayaan yang dimiliki

“Kami akan mengkonfirmasi LHKPN yang telah disampaikan oleh penyelenggara negara kepada berbagai sumber, misalnya penyelenggara negara melaporkan memiliki 2 sertifikat tanah, setelah itu kami akan mengkonfirmasi kepada Badan Pertanahan Negara apakah benar penyelenggara negara tersebut hanya memiliki 2 sertifikat tanah,” terang Syarif.

Ia menjelaskan, penyampaian LHKPN merupakan program dari KPK RI dan Provinsi Jambi terpilih menjadi Provinsi pertama yang disambangi KPK RI. Program LHKPN merupakan kewajiban bagi Direktorat LHKPN KPK RI yang nantinya juga akan menyambangi Provinsi lainnya di Indonesia.

“Selain mengadministrasikan 330 ribu wajib lapor, kami juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas laporan LHKPN wajib lapor yan telah masuk. Untuk tahun 2018, pemeriksaan LHKPN ini masih dalam proses dan tingkat kepatuhan secara nasional pada tahun 2017 masih sebesar 64 persen,” ujar Syarief.

“Kami berharap, tingkat kepatuhan LHKPN pada tahun 2018 naik dari angka 64 persen karena target dari KPK sendiri, tingkat kepatuhan LHKPN ini bisa diatas angka 80 persen,” lanjut Syarief.(sm)

 

 

Artikel Rekomendasi