DPRD Pastikan Pengesahan Anggaran 2019 Bebas Uang Ketok Palu, Cornelis: Kalau Ada, Gila Itu

JAMBERITA.COM – DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2019 pada Selasa (4/9/2018). Dalam rapat kali ini,  dari jumlah 53 Anggota DPRD hanya 15 Anggota DPRD yang tidak hadir.

Yang menarik, pembahasan RAPBD 2019 merupakan pembahasan perdana pasca kasus dugaan suap pada RAPBD 2018 yang telah menyebabkan empat orang meringkuk di tahanana Lapas. Sementara Gubernur Jambi non aktif Zumi masih menjalani sidang.

Teranyar, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi disebutkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penerima uang ketok palu RAPBD Jambi.

Hal ini terungkap setelah Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaandalam  sidang perdana gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, Kamis 23 Agustus 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston memastikan pengesahan anggaran tahun 2019 tidak adanya duit ketok palu."Kalau masih ada, gila itu," kata Cornelis sembari tertawa di hadapan para awak media usai rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan flafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2019. 

Sebagaimana dalam dakwaan gubernur Jambi non aktif Zumi Zola, bahwa disebutkan nama anggota DPRD sebagai penerima duit ketok palu, yang juga termasuk nama nama unsur pimpinan dewan.

"Itu kan dakwaan. Nanti dibuktikan di dalam fakta persidangan apakah terbukti atau tidak dewan-dewan itu telah menerima uang nanti akan kelihatan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi