JAMBERITA.COM - Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran mitra kerja Komisi X DPR RI dilaksanakan tanggal 4 - 7 Juni 2018 kemarin. Rapat itu sendiri membicarakan rancangan program kerja dan anggaran kementerian dan lembaga tersebut ditujukan untuk menyepakati asumsi prioritas dasar program kerja yang akan dianggarkan dalam APBN 2019 nanti.
Pernyataan ini disampaikan Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) ketika memimpin rapat RKA 2019 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (7/6) di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta.
"Rapat ini hanya sebagai pengantar rencana kerja yang akan dianggarkan tahun 2019 nanti, kita ingin membicarakan prioritas, kita ingin mengkaji urgensi setiap program secara terukur,”kata SAH di usai rapat.
Berdasarkan hal tersebut, Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengharapkan semua mitra kerja Komisi X baik itu berbentuk Kementerian maupun Lembaga harus memiliki prioritas secara terukur, berapa inputnya, kemana sasarannya dan bagaimana outputnya.
"Kita di Komisi X sangat mengharapkan Kementerian dan Lembaga dalam menyusun program memiliki prioritas kerja yang terukur,” harapnya.
Dimana prioritas ini harus sejalan dengan visi dan misi dasar Kementerian yang telah ditetapkan, karena dengan anggaran yang relatif terbatas, di tambah tidak ada prioritas, kita mengkhawatirkan anggaran yang dikucurkan kurang berdampak pada kemajuan bidang, jelasnya.
Karena SAH menilai prioritas program dan anggaran selama ini tidak menjadi dasar utama dalam penyusunan RKA, yang ada semua K/L berlomba-lomba merancang program yang populis namun kurang berfaedah dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.(*/sm)
Gelar Buka Bersama, KKI WARSI: Jadikan Ramadan Momentum Perbaikan Prilaku Ramah Lingkungan
Rakor Tiga Pilar Kebagsaan di Tanjabtim, Kapolda Jambi: Siskamling Mata dan Telinga Kita Bersama
Kendaraan Dinas Dilarang untuk Dibawa Mudik, Husairi: Sesuai Surat Edaran KPK dan Menpan RB
Resmi Dilepas Sekda Dianto, Angkutan Lebaran Pakai Stiker Berarti Lolos Uji
Brigjen Pol Muchlis Buka Puasa Bersama Media, TNI Purnawirawan dan Wakanuri


Genjot Kinerja Pembinaan Hukum, Kakanwil Jajaran Ikuti Arahan BPHN


