JAMBERITA.COM - Masyarakat Asosiasi kontruksi Jambi mendatangi komisi III DPRD Provinsi Jambi siang ini Selasa (5/6/2018).
Kedatangan ini guna minta kejelasan soal masalah lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Mereka diterima komisi III DPRD Provinsi Jambi.
Ketua Gapeksindo, Adman Djambak dalam hearing ini mengatakan lelang di ULP berjalan tidak transparan.
Ia juga menantang KPK untuk turun di ULP Jambi. Ini karena banyak kejanggalan disini. "KPK jangan hanya OTT DPRD, tapi ULP ini juga dicegah untuk tidak melakukan hal hal yang melanggar aturan," katanya dalam acara ini.
Mengenai apa saja dugaan pelanggaran aturan yang dimaksud, Adman mengatakan misalnya soal aturan. Dimana, masuknya aturan yang menurutnya mengada-ada.
Lalu, ada juga penentuan pemenang dari 13 yang ikut lalu tiba tiba diambil satu pemenang yang tanpa klarifikasi. Selain itu, ULP juga tidak memiliki tenaga teknis yang mengerti soal dunia kontruksi. Sehingga bekerja tidak profesional.
Selain itu, terkadang saat turun di lapangan, ULP juga tetap bermain. Misalnya diwajibkan miliki 10 molen tapi kurang dari 10 tetap diloloskan. Sehingga tidak konsisten.
Bagaimana soal dugaan fee ke ULP? "Kalau ini sulit dibuktikan. Ibarat nafas, bisa dirasakan tapi dak bisa dilihat," katanya.(sm)
Curhat Soal Kinerja ULP, Asosiasi Jasa Kontruksi Datangi DPRD Provinsi Jambi
Harga Bahan Pokok di Pasar Angso Duo dan Talang Banjar Masih Stabil
Dianto Pinta Penyusunan RUED Wujudkan Pengelolaan Berkeadilan
Sekda Budidaya Terima Kunjungan Mahasiswa STIK-PTIK di Kota Jambi


Genjot Kinerja Pembinaan Hukum, Kakanwil Jajaran Ikuti Arahan BPHN


