JAMBERITA.COM – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja mencapai sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Penertiban kawasan hutan tersebut turut dihadiri Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin bersama sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, serta unsur TNI-Polri di Provinsi Riau, Kamis (20/11/2026).
Pencabutan izin perusahaan yang merupakan bagian dari kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE) tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah melaksanakan penertiban sebagai tindak lanjut keputusan tersebut sekaligus mengambil kembali penguasaan kawasan hutan untuk negara.
Berdasarkan keterangan Satgas PKH, pencabutan izin PT RAPP dilakukan setelah ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan kawasan, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap keberlangsungan habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Sementara kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Kehadiran Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari keterlibatan unsur TNI dalam penertiban kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Satgas PKH.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPKP, Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Gubernur Riau, Kajati Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.
Tidak hanya PT RAPP, secara paralel Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penertiban tersebut mencakup penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit pada areal seluas sekitar 42 hektare.
Berdasarkan temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong perluasan perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali terhadap areal PKS dan kebun kelapa sawit PT GSL juga dilakukan.
Penertiban kawasan hutan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan, mencegah kerusakan lingkungan, serta menjaga keberlangsungan ekosistem dan habitat satwa dilindungi.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menegaskan komitmen untuk melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara dan menjaga aset negara bagi kemakmuran rakyat.(*)
Pekan Prestasi Mahasiswa 2026 UNJA Diikuti 91 Finalis dari 13 Kampus
Sciencetech Expo 2026 Pamerkan Inovasi 67 Tim Mahasiswa dan 11 UMKM
Ahli Hukum Pidana Dr. Rahman Soroti Batas Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan di PN Sarolangun
Polda Jambi Ungkap Kasus TPPO, Tujuh Anak Jadi Korban, Lima Tersangka Diamankan
BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Pelaksanaan yang Ketat
Danrem 042/Gapu Hadiri Penertiban Kawasan Hutan di Riau, Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah



