JAMBERITA.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan hingga penghapusan 100 persen sanksi administrasi pajak melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA).
Namun, fasilitas penghapusan sanksi secara penuh tersebut hanya berlaku hingga 31 Desember 2026. Karena itu, wajib pajak di Provinsi Jambi diminta segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum batas waktu berakhir.
Ajakan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, dalam kegiatan Taxpayers' Gathering 2026 di Ballroom Lantai 3 Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan bertema "Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah" tersebut dihadiri 155 wajib pajak, pimpinan asosiasi usaha, serta kepala kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Provinsi Jambi.
Tarmizi menjelaskan, program PSA merupakan bentuk keringanan pemerintah bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban administrasi perpajakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Besaran penghapusan sanksi diberikan secara bertahap berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban. Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus kurang bayar, penghapusan sanksi mencapai 100 persen apabila SPT disampaikan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Sementara itu, apabila diselesaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi diberikan sebesar 50 persen. Selanjutnya, pada periode 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan sanksi sebesar 25 persen.
Ketentuan berjenjang serupa juga berlaku untuk tunggakan dalam surat ketetapan pajak, dengan perhitungan berdasarkan tanggal pelunasan pokok pajak. Adapun jenis sanksi lainnya mengikuti ketentuan dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.
Meski demikian, Tarmizi menegaskan bahwa program PSA bukan merupakan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak yang menjadi kewajibannya.
Selain itu, fasilitas penghapusan sanksi tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui Coretax atau kantor pelayanan pajak (KPP) tempat terdaftar, dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai.
Permohonan dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028 dan tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menempuh upaya hukum. "Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan," tegas Tarmizi.
Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi juga memaparkan kontribusi pajak terhadap pembangunan di Provinsi Jambi. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi 2025, belanja negara di Jambi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp22,05 triliun, sedangkan penerimaan pajak neto tercatat sebesar Rp5,42 triliun.
Dengan demikian, setiap Rp1 pajak yang dihimpun dari Jambi berkontribusi terhadap sekitar Rp4 belanja negara yang kembali ke masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Dari total belanja negara tersebut, sekitar 69 persen atau Rp15,1 triliun disalurkan melalui Transfer ke Daerah kepada 12 pemerintah daerah. Anggaran itu antara lain digunakan untuk membiayai gaji guru dan tenaga kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga Dana Desa sebesar Rp1,13 triliun.
Tarmizi mengatakan, manfaat pajak juga dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, irigasi, serta berbagai pelayanan publik lainnya.
Ia mengakui masih terdapat keluhan masyarakat dan pelaku usaha yang merasa manfaat pajak belum dirasakan secara langsung. Namun, menurutnya, kehadiran negara melalui belanja APBN sering kali tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat. "Negara selalu hadir. Hanya saja, kehadirannya sering tidak langsung terlihat," ujarnya.
Sementara itu, dalam sesi dialog yang dipandu Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura, Prima Kusuma Sumantri, sejumlah pelaku usaha menyampaikan persoalan kenaikan biaya operasional, inflasi, hingga perubahan daya beli masyarakat.
Perwakilan konsultan pajak, Nurlena, turut mengingatkan pentingnya pembukuan dan laporan keuangan yang tertib agar wajib pajak, khususnya pelaku usaha, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Tarmizi menjelaskan bahwa pengawasan perpajakan dilakukan berdasarkan data dan analisis risiko. Penerapan sistem Coretax diharapkan dapat memperkuat integrasi data sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan.
Ia juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran integritas pegawai DJP melalui Whistleblowing System (WBS).
Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta dari Kuala Tungkal turut mempertanyakan ketentuan apabila permohonan PSA baru diajukan pada Januari 2027, sementara pokok pajak telah dilunasi pada 31 Desember 2026.
Narasumber menjelaskan bahwa besaran pengurangan sanksi mengacu pada tanggal pemenuhan kewajiban atau pelunasan pokok pajak, bukan tanggal pengajuan permohonan, sepanjang permohonan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan.
Menutup kegiatan, Tarmizi kembali mengimbau wajib pajak segera memeriksa kewajiban perpajakan masing-masing melalui Coretax atau Account Representative (AR).
Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut diminta menyampaikan atau membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, kemudian mengajukan permohonan penghapusan sanksi melalui Coretax atau KPP dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai.
Untuk mempermudah masyarakat, panitia juga menyediakan Helpdesk atau Klinik PSA di area registrasi selama kegiatan berlangsung.
Informasi lebih lanjut mengenai program tersebut dapat diakses melalui laman pajak.go.id/psa atau menghubungi Kring Pajak 1500200.
"Atas kontribusi Bapak dan Ibu, pajak selalu hadir membersamai masyarakat Jambi: menjaga daya beli, menguatkan usaha, dan menopang negeri. Mari bersinergi, tanpa sanksi," pungkasnya.(afm)
Pekan Prestasi Mahasiswa 2026 UNJA Diikuti 91 Finalis dari 13 Kampus
Sciencetech Expo 2026 Pamerkan Inovasi 67 Tim Mahasiswa dan 11 UMKM
APPSI Kota Jambi Resmi Dikukuhkan, M Saleh Ketua, Wahyu Agus Prayugo Sekretaris
Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti Peluncuran GI Tourism Indonesia di Dieng
Produk UMKM Bisa Ditiru Kompetitor! Kemenkum Jambi Ingatkan Pentingnya Daftar Desain Industri



