SAH Tegaskan Program Presiden Prabowo, Pengelolaan SDA untuk Kemakmuran Rakyat

JAMBERITA.COM– Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, M.M., mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat peran negara terhadap tata kelola sumber daya alam (SDA) Indonesia. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini mulai menunjukkan komitmen untuk memastikan kekayaan alam nasional dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tokoh yang dikenal luas sebagai bapak beasiswa ini menegaskan, penguatan kendali negara atas sumber daya alam merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Sebab, kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada segelintir kelompok, tetapi harus menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita melihat keseriusan untuk memperkuat kembali peran negara dalam tata kelola sumber daya alam. Kekayaan Indonesia harus dikelola untuk kepentingan bangsa, bukan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu," tegas SAH.

Menurutnya, selama ini pengelolaan sejumlah sektor strategis sumber daya alam masih menghadapi tantangan ketimpangan manfaat. Karena itu, negara harus memastikan pengelolaan kekayaan alam berjalan secara adil, transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

SAH menegaskan, penguatan penguasaan negara bukan berarti menutup ruang investasi. Dunia usaha tetap harus diberikan kesempatan untuk berkembang, tetapi dengan tata kelola yang sehat, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan energi, menurutnya, harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional maupun daerah. Masyarakat di wilayah penghasil juga harus mendapatkan manfaat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

"Jangan sampai daerah yang kaya sumber daya alam justru masyarakatnya tidak menikmati hasil kekayaan tersebut. Negara harus hadir memastikan distribusi manfaat pembangunan berjalan lebih adil," ujarnya.

SAH yang juga dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi itu menambahkan, keberanian pemerintah membenahi tata kelola sumber daya alam merupakan bagian penting dari agenda besar Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memastikan pengelolaan SDA tidak menyimpang dari amanat konstitusi.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar besarnya investasi atau produksi, tetapi sejauh mana kekayaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah esensi kedaulatan ekonomi yang harus kita perjuangkan bersama," tutupnya.(*)

Artikel Rekomendasi