Sambut Aspirasi Mahasiswa Terkait Karhutla di Gedung DPRD Jambi, Waka Komisi III : Ini Alarm

JAMBERITA.COM - Wakil Ketua (Waka) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ansori Hasan bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi H Erpan menyambut baik aspirasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026).

Walapun, akses gerbang menuju kawasan Kantor Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi sempat ditutup setelah mahasiswa bergerak dari kawasan BI Jambi. Massa aksi sempat disambut oleh Ketua Komisi II H. Erpan dan Wakil Ketua Komisi III Ansori Hasan untuk berdialog dilapangan.

Namun massa menolak dan juga ditawarkan perwakilan masa aksi 10-20 orang untuk beraudiensi di Ruang Komisi II juga di tolak oleh massa aksi. Massa aksi meminta untuk masuk semua kedalam halaman gedung DPRD Provinsi Jambi, akan tetapi tidak di perkenankan oleh aparat kepolisian yang berjaga dan sekira Pukul 14.49 WIB mereka membubarkan diri. 

Meski demikian, Waka III Ansori Hasan menanggapi, DPRD Provinsi Jambi menghormati setiap aspirasi masyarakat, termasuk dari mahasiswa. Ia menilai aksi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah agar lebih serius menangani karhutla.

“Pada prinsipnya, kita sangat menghormati dan akan menampung semua aspirasi dari semua pihak. Apalagi, aksi kemarin merupakan bentuk alarm bagi pemerintah untuk serius menangani musibah karhutla,” katanya, Selasa (6/10).

Ia meminta pemerintah segera menyiapkan langkah penanggulangan yang lebih konkret serta memperkuat upaya pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun.

“Pemerintah memang harus segera menyiapkan langkah-langkah penanggulangan yang lebih konkret dan menyiapkan antisipasi kebakaran selanjutnya agar kebakaran tidak menjadi kejadian rutin tahunan,” tegasnya.

Menurut Ansori, tuntutan mahasiswa merupakan aspirasi positif yang perlu ditindaklanjuti. “Isi tuntutan massa aksi kemarin sangat positif dan harus ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan langkah serius dan terukur, baik dalam pencegahan maupun penanggulangan. Koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait juga perlu diperkuat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pembentukan panitia khusus (pansus) audit lingkungan korporasi, audit transparan terhadap kepatuhan korporasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan karhutla, rekomendasi pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti lalai, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan penanganan karhutla di Jambi. Mahasiswa juga berencana kembali menggelar aksi pada Kamis (8/10/2026) dengan jumlah massa yang lebih banyak.(afm)

Artikel Rekomendasi