Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi Soroti Potensi Defisit Rp63 Miliar

JAMBERITA.COM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (21/9/2026).  

Dalam pemandangannya, Jubir Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,80 persen menjadi sekitar Rp2,116 triliun, serta lonjakan target lain-lain PAD yang sah hingga 196,25 persen dari Rp26,97 miliar menjadi Rp79,90 miliar. Namun, Gerindra mengingatkan agar peningkatan pendapatan tersebut didasarkan pada potensi yang realistis dan tidak membebani masyarakat secara tidak proporsional.  

"Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian serius terhadap potensi defisit anggaran sebesar Rp63 miliar apabila pengalihan Participating Interest (PI) sektor migas tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran. Pemprov Jambi diminta segera memberikan penjelasan terbuka terkait realisasi dan langkah antisipasinya," tegasnya.

Dari sisi porsi anggaran, Gerindra menyoroti komposisi Belanja Operasi yang mencapai Rp2,976 triliun berbanding jauh dengan Belanja Modal yang hanya dialokasikan sebesar Rp286,66 miliar. Pihaknya mendesak agar pergeseran anggaran diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan dasar yang produktif.  

"Selain masalah anggaran, Fraksi Gerindra mendorong pemprov untuk memperhatikan pemerataan pembangunan di 11 kabupaten/kota. Secara khusus, Gerindra menyoroti belum adanya SMA/SMK Negeri di Kecamatan Jambi Timur yang memiliki 9 kelurahan, 192 RT, dan dihuni sekitar 60 ribu jiwa. Gerindra berharap pembangunan sekolah negeri di wilayah tersebut dapat direalisasikan pada masa kepemimpinan gubernur saat ini," ungkapnya.

Di bidang kebencanaan, Gerindra meminta penguatan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Kerinci. Pihaknya mendorong Pemprov Jambi kejelasan status kajian dan pembiayaan rute evakuasi Kerinci–Bungo guna mengantisipasi risiko erupsi Gunung Kerinci, longsor, maupun banjir bandang.  

"Mengingat waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 yang kian terbatas, Fraksi Gerindra mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memfokuskan belanja pada program yang bersifat wajib dan mendesak (urgent). Seluruh jajaran Inspektorat dan pimpinan Perangkat Daerah juga diminta memperketat pengawasan agar tidak timbul masalah dan temuan berulang dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi