JAMBERITA.COM - Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjung Jabung Timur, Yudi Hariyanto meminta Gubernur Jambi segera memprioritaskan dukungan anggaran untuk menyukseskan kebijakan pemerintah pusat terkait keberlanjutan program Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.
Yudi menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengalokasian dana APBD, khususnya untuk kebutuhan penindakan hukum di lapangan.
"Karena ini wajib saya sampaikan, berhubung ini berkaitan dengan operasional dan penegakan hukum pada Dinas Perhubungan pada APBD," ujar Yudi, saat intrupsi di Sidang Paripurna RAPBD Perubahan, Senin (14/9/2026).
Ia mengungkapkan, alokasi anggaran operasional penegakan hukum untuk Dinas Perhubungan sebenarnya sempat disepakati sebelumnya. Namun, usulan tersebut justru hilang dalam proses penganggaran.
Sebab itu, Yudi mendesak agar alokasi dana pengawasan dan penegakan hukum moda transportasi barang tersebut dikembalikan pada pembahasan anggaran mendatang.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kesiapan Provinsi Jambi menyambut penerapan penuh kebijakan penertiban angkutan berdimensi dan bermuatan lebih yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.(afm)
Kabut Asap Jadi Sorotan : FH UNJA Bahas Hukum Adat dan Pembangunan Berkelanjutan
Kabut Asap Jadi Perhatian : Kanwil Kemenkum Jambi Datangi Dinkes dan KemenHAM
Kepsek Titian Teras Jambi Benarkan Dugaan Pengeroyokan, 5 Siswa Dskors
Nah, KUA-PPAS APBD 2027 Sudah Disepakati : Selisih Rp25 Miliar di Disdik dan PUTR Baru Terkuak
SAH Tegas Pertahanan Nasional Prioritas Presiden Prabowo Menjamin Keberlanjutan Pembangunan
SAH Tegaskan Pemerintahan Prabowo Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi, Rupiah Tetap Terkendali
Kabut Asap Jadi Perhatian : Kanwil Kemenkum Jambi Datangi Dinkes dan KemenHAM


