Akademisi UNJA Soroti Layanan PDAM Muaro Jambi, Terlebih di Unit Mendalo : Bupati, Evaluasi Total

JAMBERITA.COM - Gangguan pelayanan air bersih di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan teknis seperti kerusakan pipa, pompa, atau jaringan distribusi saja. Namun, persoalan ini juga perlu dilihat dari sisi tata kelola pelayanan publik, keandalan infrastruktur, serta akuntabilitas Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Akademisi Universitas Jambi, Sutri Destemi Elsi, S.IP., M.IP., menilai kerusakan infrastruktur merupakan risiko yang dapat terjadi dalam setiap sistem pelayanan air. Namun, ketika gangguan berlangsung cukup lama, terjadi berulang, dan masyarakat harus mencari sumber air alternatif, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata teknis.

“Pipa rusak adalah persoalan teknis. Tetapi ketika gangguan berlangsung lama, berulang, dan masyarakat harus menanggung dampaknya, maka persoalannya sudah masuk pada aspek tata kelola pelayanan publik. Yang perlu dievaluasi bukan hanya kerusakannya, tetapi bagaimana sistem mencegah, merespons, dan memulihkan pelayanan,” ujarnya.

Menurut Sutri, evaluasi terhadap Perumda Tirta Muaro Jambi seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian kerusakan maupun pergantian pejabat. Pemerintah daerah perlu melihat persoalan secara lebih menyeluruh, mulai dari kondisi jaringan, kapasitas pelayanan, pola pemeliharaan, kecepatan penanganan gangguan hingga sistem pengaduan pelanggan.

Dalam perspektif kebijakan publik, kualitas pelayanan tidak cukup diukur dari selesainya pekerjaan teknis. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat pelayanan kembali normal dan seberapa kecil dampak yang harus ditanggung masyarakat.

“Evaluasi jangan hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang harus diganti. Pertanyaan yang lebih penting adalah sistem apa yang harus diperbaiki, indikator kinerja apa yang harus dicapai, dan bagaimana masyarakat mengetahui bahwa pelayanan benar-benar membaik,” jelasnya.

Karena itu, Perumda perlu memiliki indikator pelayanan yang terukur, seperti frekuensi gangguan, waktu penanganan kerusakan, kontinuitas distribusi, kecepatan merespons pengaduan, serta keterbukaan informasi kepada pelanggan.

Pendekatan tersebut penting agar pembenahan BUMD tidak bersifat reaktif. Perumda tidak semestinya hanya bergerak setelah terjadi kerusakan, tetapi perlu memperkuat pemeliharaan preventif dan manajemen risiko, termasuk memetakan jaringan yang rawan rusak dan memastikan kesiapan infrastruktur utama.

Gangguan air juga memiliki konsekuensi ekonomi. Ketika distribusi berhenti, masyarakat harus membeli air atau mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.“Ketika pelayanan dasar tidak tersedia, ada biaya yang berpindah kepada masyarakat. Mereka tetap menjadi pelanggan, tetapi pada saat yang sama harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air. Hal seperti ini juga harus menjadi bagian dari evaluasi pelayanan,” katanya.

Menurut Sutri, apabila gangguan diperkirakan berlangsung lama, pemerintah daerah bersama Perumda perlu memiliki mekanisme pelayanan darurat, seperti distribusi air menggunakan mobil tangki atau menyediakan titik pengambilan air bagi masyarakat terdampak.

Komunikasi publik juga harus diperkuat. Masyarakat perlu mengetahui penyebab gangguan, wilayah terdampak, perkembangan perbaikan, serta estimasi normalisasi pelayanan. “Masyarakat tidak hanya membutuhkan permintaan maaf, tetapi membutuhkan kepastian. Informasi yang cepat dan terbuka merupakan bagian dari manajemen pelayanan publik," tegasnya.

Sebagai BUMD milik pemerintah daerah, kinerja Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi juga perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Menurut Sutri, Bupati perlu memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan berbasis hasil, bukan hanya administratif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain audit teknis terhadap jaringan dan aset utama, memperkuat pemeliharaan preventif, menetapkan standar waktu respons terhadap gangguan, menyediakan skema pelayanan darurat, serta membuka informasi kinerja secara berkala kepada masyarakat.

“Ukuran keberhasilan evaluasi harus konkret, gangguan berkurang, penanganan semakin cepat, kontinuitas air membaik, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan informasi pelayanan semakin terbuka," harapnya.

Pada akhirnya, persoalan air di Mendalo tidak semestinya selesai ketika satu pipa berhasil diperbaiki. Gangguan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah sistem pelayanan air di Muaro Jambi telah cukup andal, responsif, transparan, dan mampu menghadapi risiko di masa mendatang.

Sebab, kerusakan teknis dapat terjadi kapan saja. Namun, apakah kerusakan tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan besar bagi masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelolanya.(afm)

Artikel Rekomendasi