IW Soroti Jalan Nasional di Jambi : Jangan Biarkan Jadi Beban Ekonomi Daerah

JAMBERITA.COM - Kemantapan jalan nasional di Provinsi Jambi telah mencapai 91,36 persen atau sekitar 1.205 km dari total jaringan jalan nasional sepanjang 1.318,96 km. Namun masih terdapat sekitar 113,96 km atau 8,64 persen ruas jalan nasional yang belum mantap dan membutuhkan penanganan segera.

Kondisi ini tidak boleh dilihat sekadar sebagai angka teknis infrastruktur. Jalan yang rusak, drainase yang tidak berfungsi, bahu jalan yang turun, titik rawan longsor, serta kualitas perkerasan yang tidak memadai akan langsung berdampak pada biaya logistik, harga kebutuhan pokok, keselamatan masyarakat, hingga laju pertumbuhan ekonomi Jambi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menegaskan bahwa penanganan jalan nasional harus dilakukan dengan kualitas yang baik, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

“Jalan nasional adalah urat nadi ekonomi Jambi. Ketika kualitas jalan tidak baik, yang menanggung beban bukan hanya pemerintah, tetapi petani, pelaku UMKM, sopir angkutan, dunia usaha, hingga masyarakat yang membeli kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Jambi memiliki karakter ekonomi yang sangat bergantung pada konektivitas darat. Komoditas perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan, industri pengolahan, serta distribusi kebutuhan pokok membutuhkan jalan yang aman dan lancar.

Apabila ruas jalan nasional yang belum mantap tidak segera ditangani, biaya angkutan akan meningkat akibat waktu tempuh yang lebih lama, konsumsi bahan bakar lebih tinggi, kerusakan kendaraan, serta risiko keterlambatan distribusi barang.

Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga bahan pangan dan barang konsumsi berpotensi meningkat karena biaya distribusi ikut naik. Di sisi lain, harga jual hasil pertanian dan perkebunan di tingkat petani dapat tertekan karena ongkos angkut dari sentra produksi menuju pasar, pelabuhan, atau industri menjadi lebih mahal.

“Kita tidak boleh membiarkan biaya ekonomi akibat jalan rusak dibayar oleh masyarakat. Jalan yang baik akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi, dan meningkatkan daya saing produk Jambi,” tegasnya.

Kualitas infrastruktur jalan menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam menentukan lokasi usaha. Kawasan industri, sentra pangan, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata memerlukan kepastian akses transportasi.

Jika jalan nasional dan jalan penghubung daerah tidak ditangani dengan baik, investor akan menghadapi biaya operasional yang tinggi dan risiko distribusi yang besar. Kondisi tersebut dapat menghambat masuknya investasi baru, memperlambat pembukaan lapangan kerja, serta mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota.

Daerah yang memiliki konektivitas terbatas juga berisiko tertinggal karena akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pasar, dan layanan pemerintahan menjadi lebih mahal dan lebih sulit.

Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian bersama adalah kendaraan Over Dimension Over Loading atau ODOL. Kendaraan dengan dimensi maupun muatan melebihi ketentuan mempercepat kerusakan struktur jalan, terutama pada ruas yang dilalui angkutan komoditas berat.

Jalan yang semestinya dapat bertahan bertahun-tahun menjadi cepat retak, bergelombang, berlubang, dan mengalami penurunan kualitas akibat beban berlebih. Akibatnya, anggaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ruas baru atau peningkatan pelayanan publik justru habis untuk perbaikan berulang pada ruas yang sama.

Selain merusak jalan, ODOL juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kendaraan dengan muatan berlebih lebih sulit dikendalikan, memiliki jarak pengereman lebih panjang, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

“Penanganan jalan harus berjalan bersama dengan pengawasan ODOL. Tidak adil apabila jalan sudah dibangun dengan dana negara, tetapi rusak kembali karena kendaraan melebihi kapasitas. Harus ada pengendalian tonase, penegakan aturan, dan tanggung jawab semua pihak,” katanya.

Berdasarkan kebutuhan penanganan, beberapa daerah memerlukan perhatian lebih besar karena memiliki panjang jalan nasional belum mantap yang cukup tinggi, antara lain Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Batanghari, Bungo, dan Tebo.

Dengan asumsi biaya penanganan rata-rata sekitar Rp1,50 miliar per kilometer, kebutuhan pembiayaan untuk menangani sekitar 113,96 km jalan nasional tidak mantap diperkirakan mencapai ±Rp170,94 miliar.

Penanganan tersebut tidak harus selalu berupa pembangunan baru. Pemerintah perlu membedakan bentuk intervensi sesuai tingkat kerusakan, seperti, preservasi dan pemeliharaan berkala untuk ruas yang mulai menurun, rehabilitasi pada ruas yang mengalami kerusakan sedang, rekonstruksi untuk ruas rusak berat, perbaikan drainase dan lereng pada titik rawan banjir atau longsor dan  peningkatan keselamatan jalan melalui marka, rambu, penerangan, dan penataan titik konflik lalu lintas.

Ivan menilai sumber pembiayaan utama penanganan jalan nasional tetap berada pada APBN melalui BPJN dan Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam sinkronisasi perencanaan, penyediaan data lapangan, pengawasan pelaksanaan, penataan tata ruang, serta penanganan jalan daerah yang terhubung dengan koridor nasional.

“Jalan nasional yang baik harus terkoneksi dengan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, kawasan produksi, pelabuhan, pasar, dan pusat pelayanan publik. Jangan sampai jalannya bagus di koridor utama, tetapi akses masyarakat menuju koridor itu masih rusak,” ujarnya.

Ia mendorong agar penanganan jalan di Jambi dilakukan secara terpadu melalui tiga langkah utama: menjaga jalan nasional yang sudah mantap agar tidak turun kondisi, mempercepat penanganan ruas yang belum mantap, dan menertibkan angkutan ODOL agar kerusakan tidak terus berulang.

Pembangunan jalan yang berkualitas bukan hanya membangun lapisan aspal atau beton. Jalan yang baik adalah investasi untuk menekan biaya logistik, meningkatkan keselamatan, memperlancar arus barang dan jasa, memperkuat daya saing daerah, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Target kita bukan hanya jalan terlihat bagus saat selesai dibangun, tetapi jalan harus kuat, aman, tahan terhadap beban lalu lintas, dan benar-benar memberi manfaat bagi ekonomi rakyat. Dengan jalan yang mantap dan pengawasan ODOL yang tegas, pertumbuhan ekonomi Jambi akan lebih sehat, lebih merata, dan lebih berkelanjutan,” pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi