Kanwil Jambi Ikuti Policy Brief Berbasis Bukti Kemenkum Malut

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi mengikuti kegiatan Policy Talks 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6). Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Melalui Penyusunan Policy Brief yang Berkualitas di Maluku Utara”.

Dari Kanwil Kemenkum Jambi, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita, serta Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi.

Kegiatan dibuka oleh Mia Kusuma Fitriana yang mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Policy Talks menjadi momentum strategis untuk memperkuat kualitas perumusan kebijakan melalui pendekatan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.

Menurutnya, setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan data, fakta, dan analisis yang komprehensif agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Materi pertama disampaikan oleh Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si., Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, mengenai analisis kebijakan publik. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan kajian multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai metode penelitian untuk merumuskan solusi atas permasalahan publik.

"Analisis tersebut diperlukan agar setiap alternatif kebijakan dibangun berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap persoalan, kebutuhan masyarakat, serta dampak yang mungkin timbul," tegasnya.

Selanjutnya, Dewi Oktaviani, S.IP., M.H., Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, menyampaikan materi mengenai penyusunan policy brief yang berkualitas. Ia menekankan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis pada seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga penguatan transparansi dan partisipasi publik.

Keterlibatan Analis Kebijakan yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui penyusunan policy brief yang ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada rekomendasi, pengambil kebijakan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam menentukan langkah strategis.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan berbasis bukti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.*

Artikel Rekomendasi