Dinas PUTR Jambi dan Edi Purwanto Bahas Percepatan Infrastruktur Melalui Inpres Jalan Daerah

JAMBERITA.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi bersama anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, dalam rangka kunjungan kerja reses pada Senin (27/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Aula Bappeda Provinsi Jambi ini difokuskan pada usulan pembangunan jalan daerah melalui pendanaan pusat.

Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakir, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan sejumlah usulan prioritas program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD). Langkah ini diambil untuk mempercepat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran daerah.

"Kami berharap terjalin sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat melalui peran DPR RI. Dukungan anggaran pusat sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang lebih baik," ujar Muzakir.

Dalam kesempatan tersebut, Edi Purwanto menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan Jambi agar masuk dalam skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Dua wilayah yang menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini adalah ruas jalan Padang Lamo dan Rantau Rasau.

Edi mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Menteri dan Direktur Jenderal terkait. Pengerjaan ditargetkan mulai tahun ini, asalkan dokumen administrasi dari Pemprov segera rampung. Kemudian jalan Rantau Rasau diupayakan masuk dalam skema pembiayaan APBN 2026 secara bertahap.

Seluruh dokumen pengusulan harus masuk ke sistem pada Mei 2026 agar proses harmonisasi dengan pemerintah pusat tidak terhambat.

"Sekarang kita sedang mencoba menginput beberapa kegiatan nasional yang ada di Jambi. Salah satu topik serius adalah Padang Lamo. Saya optimis bisa jalan tahun ini jika administrasinya cepat diselesaikan," tegas Edi.

Rapat ini diharapkan menjadi titik terang bagi perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif di daerah dengan legislatif di tingkat pusat.(afm)

Artikel Rekomendasi