MCP KPK Jambi Naik Peringkat, Kejar Target 10 Besar Nasional di Tengah Peringatan Keras OTT Sumatera

JAMBERITA.COM – Provinsi Jambi menunjukkan tren positif dalam upaya pencegahan korupsi. Meskipun KPK tengah memberikan "lampu kuning" menyusul maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di provinsi-provinsi tetangga di Sumatera, capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Jambi terus merangkak naik, menempatkannya sebagai salah satu yang tertinggi di Wilayah I Korsupgah KPK.

Berdasarkan data yang diterima dari Inspektorat Daerah Jambi saat ini berada di Peringkat 15 dengan Indeks 68. Angka ini mendekati capaian Kepulauan Riau (Kepri) yang berada di Peringkat Jambi Peringkat 15 Untuk Kategori Pemerintah Provinsi, dan Kepri Peringkat 13 dengan Indeks 72. Kedua provinsi ini menjadi tolok ukur capaian MCP tertinggi di Wilayah I Korsupgah.

Inspektur Provinsi Jambi Agus Herianto, melalui Irban Sanusi, mengungkapkan optimisme bahwa nilai MCP ini akan meningkat signifikan dalam waktu dekat. Capaian ini merupakan bagian dari penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025.

"Kepri dan Jambi termasuk MCP tertinggi di Wilayah I. Maka harus dilakukan pendampingan terus agar nilai MCP dapat semakin meningkat menjelang akhir Tahun 2025," kata Inspektur Provinsi Jambi Agus Herianto melalui Irban Sanusi, Senin (24/11/2025).

Menurut Sanusi, nilai Jambi saat ini berpotensi meroket karena masih ada 87 Indikator yang berada dalam status "Belum Diverifikasi". Data total area intervensi, terdari dari 658 dokumen 428 berkas diterima. Jika sebagian besar dari 87 dokumen yang menunggu verifikasi tersebut diterima, kenaikan Indeks Jambi akan signifikan.

"Insya Allah Provinsi Jambi, bisa masuk 10 Besar untuk tingkat Provinsi se-Indonesia," tambah Sanusi, mengacu pada target penguatan integritas daerah.

Dari total 8 area intervensi MCP, data menunjukkan Pemprov Jambi telah mencapai progres substansial di beberapa area kritis: Pengadaan Barang & Jasa (PBJ): Dari 108 dokumen, 100 sudah diunggah dan 79 telah diterima. Perizinan (Yandik): Dari 128 dokumen, 121 sudah diunggah dan 89 telah diterima.

Manajemen ASN (M-ASN): Seluruh 40 dokumen telah diunggah, dengan 32 diterima. Namun, area yang memiliki jumlah dokumen "Belum Diverifikasi" paling banyak adalah Perencanaan (31 dokumen), PBJ (21 dokumen), dan APIP (17 dokumen), yang menjadi fokus utama Korsupgah KPK dalam kunjungan kali ini.

Kunjungan Tim Korsupgah KPK yang dipimpin Kasatgas Uding Juharudin ke Jambi hari ini hingga Kamis (27/11/2025) menjadi upaya pendampingan intensif untuk memastikan dokumen-dokumen ini dapat segera diverifikasi dan Jambi terhindar dari potensi kasus korupsi yang marak di Wilayah I.(afm)

Artikel Rekomendasi