JAMBERITA.COM- Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto mendorong agar pemerintah untuk betul-betul melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masuk dalam treatmen program bantuan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini disampaikan oleh Edi Purwanto dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (4/11).
Edi Purwanto menyebut bahwa Perumahan adalah persoalan primer hal dasar yang memang langsung menyentuh kepada masyarakat. Disisi lain kaitan program tiga juta rumah pertahun yang masuk pada program di Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan, sebetulnya Edi Purwanto mengapresiasi hal tersebut.
“Kita sangat mendukung program terkait dengan stimulan perumahan ini, sebagaimana di tahun lalu ada program dengan 1 juta rumah yang di canangkan, namun dalam tatanan penyerapannya tidak gampang,”sebutnya.
Edi Purwanto menerangkan bahwa kaitan dengan data, hal ini sangat menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Edi Purwanto menilai bahwa persoalan data selalu menjadi satu persoalan yang hal ini harus melibatkan semua sektor ditingkat bawah.
“Ada problem memang kaitan dengan DTKS, kita selalu ada masalah soal data. Jambi misalnya rumah tidak layak huni, DTKS nya diangka 13.264,”ungkapnya.
“Tetapi kita breakdown dengan kades kita itu datanya hampir 40 ribu tidak layak huni yang perlu ada treatmen. Saran saya dalam pencarian data, harapan kami kades di libatkan, tetapi ada forkompimdes yang di libatkan, babinsa, bhabinkamtibmas, BPD dilibatkan,”pungkasnya.(*)
SKK Migas Sumbagsel Sebut Media Field Trip 2026 Sebagai Investasi Strategis Edukasi Publik
Gubernur Al Haris Jadi Responden SE2026, Ajak Masyarakat Jambi Berikan Data Akurat
Sulap Lahan Sempit Jadi Cuan, Bioflok Pertamina EP Jambi Sukses Dongkrak Ekonomi Warga
RDP Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PKP, Edi Purwanto: Jangan Condong ke Konglomerasi
SAH Dorong Ekonomi Desa dengan Sertifikasi Tanah Rakyat di Pedesaan
Menhut Raja Juli Temui Kapolri Bahas Penegakan Hukum Kehutanan
Danrem 042/Gapu Hadiri Pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Penindakan Kepabeanan dan Cukai

