Soal Penurunan Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ini Kata Kepala Perwakilan BKKBN Jambi

JAMBERITA.COM - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi sambut kedatangan Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kunjungan tersebut dalam rangka Konsultasi/Koordinasi terkait kebijakan dan regulasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bulian Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Sekretaris Badan, seluruh Ketua Tim kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wakil Ketua Komisi III DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Komisi III DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Anggota Komisi III DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Drs. Putut Riyatno dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi.

"Banyak juga keluarga yang mampu tapi anaknya stunting, dan ini juga sudah dikatakan pak bupati saat saya berkunjung beberapa hari lalu. Ini berarti bukan semata-mata miskin lalu stunting, ada juga faktor pola asuh dari orangtuanya," katanya.

Lebih lanjut, Putut menjelaskan bahwa BKKBN menggelontorkan dana DAK BOKB tahun 2023 untuk kabupaten Tanjung Jabung Barat anggarannya sebesar Rp 4,4 miliar dan tahun ini meningkat menjadi Rp 4,8 miliar.

"Dana ini digunakan untuk di lapangan, untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung upaya percepatan penurunan stunting di daerahnya.

"Kami dari DPRD Komisi 3 akan siap menganggarkan apapun yang diajukan kepada kami untuk kepentingan orang banyak dan tinggal lagi dari penyampaian dinasnya," tegasnya.

Hamdani juga menyampaikan apresiasi atas dana bantuan dari BKKBN, baik DAK Fisik maupun DAK non Fisik (BOKB).

"Kami merasa sangat terbantu apalagi ada kenaikan di tahun ini menjadi 4,8 miliar tadi," ujarnya.

Konsultasi dan koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama antara BKKBN dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Tna)

Artikel Rekomendasi