Pemprov Jambi Siap Terima Resiko, Jika Pengerjaan yang Terlaksana Tidak Disetujui Dewan

JAMBERITA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akhirnya angkat bicara terkait dengan persoalan beberapa item pengerjaan yang terlaksana di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sebelum pembahasan.

Juru Bicara (Jubir) Pemprov Jambi Ariansyah mengatakan permasalahan itu dalam proses pembahasan KUPA-PPAS TA APBD 2023. Apabila nanti beberapa item pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelum di anggaran lalu tidak disetujui oleh DPRD Provinsi Jambi, maka Pemprov siap menerima ambil resiko. 

"Kalau pun nanti dalam pembahasan tidak di Gol kan (disetujui-red), kita siap menerima, apa pun itu," ujarnya kepada jamberita.com, via telepon WhatsAppnya, Minggu (10/9/2023).

Ariansyah menjelaskan, memang dalam pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2023 ada beberapa item pekerjaan yang menonjol terutama soal proyek jalan di Bandara dan kegiatan Pembangunan dalam persiapan untuk menjadi tuan rumah STQ.

"Yang jelas, terutama beberapa kegiatan adalah yang menurut kita itu perlu, karena pertama Kunjungan RI 1, jalan di Bandara, itu penting, jalan nya sudah layak harus diperbaiki menghindari terjadinya kecelakaan, juga dengan kegiatan yang berkaitan dengan STQ," tuturnya dengan tidak menyinggung item pekerjaan apa apa saja selain jalan dan STQ.

Ariansyah mengatakan karena kegiatan di pandang perlu, maka dilakukan pengerjaan karena jika melalui proses pembahasan APBD-P tentu memakan waktu dan tidak akan terkejar."Jadi kalaupun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa di anggar kan, mau tidak mau kita carian anggaran kegiatan yang lain," ungkapnya. 

Ariansyah menyampaikan apa yang dilaksanakan itu di anggap mendesak sehingga apa pun nanti hasil pembahasan Pemrpov Jambi siap menerima."Itu boleh dikatakan belum menggunakan dana APBD, artinya kalau tidak dibayarkan, ya tentu harus tanggungjawab dalam menanggulangi yang sudah terlaksana," jelasnya.

Ariansyah juga menanggapi terkait dengan permasalahan beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan sebelum pembahasan anggaran, yang semestinya ada komunikasi terlebih dahulu antara OPD terkait dengan pihak DPRD Provinsi Jambi dengan harapan persoalan tersebut dapat didudukan bersama dan adanya solusi yang terbaik.(afm)

Artikel Rekomendasi