Kapolda Jambi Ikuti Rapat Pembahasan Konflik Agraria

JAMBERITA.COM - Menjelang kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama Forkopimda melaksanakan rapat pembahasan penanganan konflik agraria.  

Dalam rapat tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan di Jambi sendiri memiliki 7 permasalahan pertahanan yang menjadi atensi utama.

 Adapun 7 konflik pertanahan tersebut tersebar diberbagai daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar lahan.

"Terhadap 7 permasalahan tanah tersebut, harus kita antisipasi ketika Bapak Menteri ATR tiba di Provinsi Jambi, karena tidak menutup kemungkinan terjadi demo permasalahan pertanahan," kata Kapolda.

"Saya berharap ketika kunjungan Bapak Mentri ATR, semua permasalahan yang kita hadapi saat ini bisa kita selesaikan sehingga kinerja kita bisa dinilai baik oleh Bapak Menteri," tambahnya.

Disisi lain, Kapolda Jambi mengungkapkan bahwa pihak Kepolisian tentunya akan menurunkan personel untuk pengamanan selama kegiatan berlangsung agar bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam mencari solusi, terhadap permasalahan yang ada terutama permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi.

Banyaknya sengketa lahan yang terjadi, dikarenakan ada yang mengakui sebagai hak tanahnya dan tumpang tindih pemiliknya.

"Ada tanah sengketa, ini perlu diverifikasi lagi agar ada kejelasan dan mempunyai payung hukum bagi yang punya atau pemilik tanah," kata Haris.

Rapat dilaksanakan di ruang VIP Bandara STS Jambi tersebut dipimpin oleh Gubernur Jambi Al Haris dan diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Danrem 042/Gapu Jambi Brigjen TNI Supriyono, Kakanwil BPN-ATR Prov. Jambi Agustin Iterson Samosir, Dir Reskrimum Polda Jambi  Kombes Pol. Andri Ananta Yudhistira, Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi Apani Saharudin dan Para Unsur Forkopimda terkait. (Tna)

Artikel Rekomendasi