BKKBN RI Gelar Temu Kerja Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Indonesia

JAMBERITA.COM- Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) menggelar temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dari seluruh daerah se-Indonesia. Di Banyuasin, Palembang Sumatera Selatan. Senin (03/07/23).

Turut hadir Kepala BKKBN RI Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, SP.OG (K), Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK RI drg. Agus Suprapto, M.Kes, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Deputi KSPK BKKBN RI Nopian Andusti, Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, Para Gubernur Se-Indonesia beserta Para Ketua TPPS Provinsi se-Indonesia yang mewakili, Para Bupati Walikota Se-Indonesia beserta Para Ketua TPPS Kabupaten Kota se-Indonesia yang mewakili, PLT Direktur Gizi dan KIA Kemenkes RI, Asisten Deputi lll Kemenko PMK RI, Para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia yang hadir.

Berdasarkan surat 551b/BL.03/G3/2023 tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan (stakeholder).

Dan juga mengevaluasi capaian kinerja TPPS diseluruh daerah serta penyampaian praktik baik, dari Pemda.

Dalam sambutannya Kepala BKKBN RI, Dr.Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pemerintah melalui BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting telah menyiapkannya sebanyak 600 ribu orang lebih Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri unsur Kader KB, Kader PKK dan Bidan Desa, yang dapat diberdayakan oleh pemerintah daerah.

"Banyak Kepala daerah yang belum tahu bahwa penanganan stunting ada uangnya, sehingga anggaran yang tersedia tidak terserap. Dimana serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) pun masih dibawah 10 persen, contohnya Sumsel sendiri punya Rp 35 Miliar yang harus dibelanjakan oleh Puskesmas, belum lagi Dana Darurat (DD) yang dapat digunakan dalam penurunan stunting" katanya.

Disisi lain, Kepala BKKBN RI berharap Pertemuan ini dapat menjadikan kepala daerah tahu bahwa penanganan stunting ada anggarannya di beberapa lembaga dan dinas. Seperti DAK BOKB, DAK dinas kesehatan untuk penunjang penangnan stunting untuk membeli makanan keluarga berisiko stunting. 

"Kolaborasi lembaga melalui anggaran itu merupakan aksi gotong royong baik pemerintah maupun perorangan seperti Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)," pungkas Hasto. (Tna)

Artikel Rekomendasi