Kejati Jambi Warning Sudah Ada 4 ASN Terjerat Korupsi, Lexy : Semoga Ini Saja, ya Bapak/Ibu



Selasa, 22 November 2022 - 20:14:57 WIB



Suasana Sosialisasi.
Suasana Sosialisasi.

JAMBERITA.COM - Kepala Seksi (Kasi) Penkum Kejati Jambi Lexy Fatharany menghadiri Sosialisasi membangun ekosistem anti penyuapan Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan mengingatkan terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Lexy, ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) terhindar dari korupsi yaitu, menolak gratifikasi, memasang Quotes anti korupsi, aktifkan Media Sosial (Medsos) dalam menyampaikan informasi pencegahan korupsi.

"Kemudian buka call center pengaduan, gunakan transaksi perbankan dalam penyaluran dana dan bentuk Unit Pelayanan Gratifikasi," paparnya di BW luxury, Selasa (22/11/2022).

Lexy juga menyampaikan sekaligus mengingatkan, bahwa selama tahun 2022 sudah ada 32 kasus korupsi yang disidangkan dengan melibatkan 4 orang ASN dan menjadi tersangka, oleh karena itu perlu upaya penekanan, pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi.

"Selama 2022 sudah ada 32 kasus korupsi yang disidangkan dengan 4 orang ASN yang menjadi tersangka, semoga hanya ini saja ya Bapak Ibu," jelasnya.

Di acara penyuluhan antikorupsi tersebut, diawali dengan penyerahan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajeman Anti Penyuapan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jambi yang diterima Kepala BP2JK Jambi Kamsiah Tarigan dan secara serentak kepada 14 BP2JK di Indonesia.

"Selamat kepada BP2JK Wilayah Jambi atas diraihnya ISO 37001:2016. Meraih ISO 37001:2016 lebih mudah namun mempertahankan jauh lebih berat lagi," ujarnya.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini memang diberikan kepada organisasi pelayanan publik dan sangat bermanfaat bagi kredibilitas perusahaan/ organisasi itu sendiri. Hadir dalam sosialisasi ini adalah seluruh Kepala Balai, Kepala Satker, Asosiasi Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa, Akademisi, Media dan Pemerintah Daerah.(afm)





Artikel Rekomendasi