">




Paparkan Soal Komitmen Keterbukaan Informasi, BPK Perwakilan Jambi Buat Inovasi Akustik



Selasa, 22 November 2022 - 19:26:20 WIB



JAMBERITA.COM-  Komisi Informasi Provinsi Jambi melakukan visitasi ke sejumlah badan publik terkait dengan tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022. Salah satunya, KI Provinsi Jambi melakukan visitasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan Provinsi Jambi.

Rombongan KI terdiri dari komisioner yakni Siti Masnidar, Koordinator Bidang Kelembagaan yang membidangi kegiatan Monev, Ahmad Taufik Helmi Koordinator Bidang penanganan sengketa informasi dan Zamharir Koordinator bidang Advokasi, Sosialisasi dan edukasi diterima oleh Kasubag Umum dan Humas BPK RI Hendra Saputra.

Kasubag Umum dan Humas BPK Perwakilan Jambi menyampaikan soal peningkatan pelayanan informasi secara offline dan online. Dimana, selain menyediakan website khusus untuk permintaan informasi, mereka juga memberikan fasilitas layanan informasi dengan memberikan ruangan khusus yang lebih representatif

. “Jadi kesannya tidak seram. Karena kalau sudah BPK orang berfikir tempat pemeriksaan. Kita hiang image itu. Ada ruangan khusus yang nyaman, tersedia perpustakaan dan ruang baca dengan menyediakan kopi dan teh secara gratis,” kata Hendra.

Inovasi soal layanan informasi ini dinamakannya AkusTIK yakni Akuntabilitas Untuk Semua dengan TIK.   Tujuan program ini sebagi wadah keterbukaan informasi public, menampung aspirasi public dalam pertimbangan ppemilihan tema pemeriksaan, sebagai sarana edukasi pengenalan BPK Perwakilan jambi dan knowledge from the expert.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KI Provinsi Jambi, Siti Masnidar memberikan apresiasi atas inovasi akustik yang menampilkan kesan ramah bagi pengunjung. Interior yang modern membuat orang nyaman. Apalagi ditunjang dengan fasilitas yang dimiliki. “Ruangan ini bentuk komitmen BPK untuk memberikan layanan informasi bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga sudah mengcek langsung website yang menampilkan pelayanan informasi secara online. Dimana, masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi kepada PPID dengan permohonan informasi. “Masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi khususnya terkait Laporan hasil pemeriksaan. Sehingga bisa melakukan control sosial kepada pemerintah,” lanjutnya.

“Semoga apa yang dilakukan di BPK bisa dicontoh badan public lainnya sehingga terwujud badan public yang transparan. Dimana tujuannya terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kita sebut goodgovernence,” pungkasnya.()

 





Artikel Rekomendasi