Komunikasi Politik Dalam Menghadapi Pemilu

Oleh : Wiranto Yoga Pratama*

 

 

Pemilihan Umum di Indonesia pada dasarnya mengikuti sistem Demokrasi, dimana masyarakat menjadi penentu dalam menggunakan hak pilihnya untuk dapat memilih siapa calon pemimpin yang layak untuk dijadikan. Pemilihan dengan sistem Demokrasi ini memang memposisikan masyarakat sebagai ujung tombak penentu. Sistem pemilihan yang dilakukan masyarak dengan Menggunakan one man one vote. Sehingga sistem pemilihan di Indonesia pada dasarnya akan ditentukan dengan perolehan suara terbanyak. pemilu merupakan “Lembaga sekaligus prosedur praktek politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat agar terbentuknya pemerintah perwakilan.
Dalam pemilu tidak lepas dengan yang Namanya politik komunikasi para calon-calon pemimpin (Leader) untuk mencapai tujuan,

Ada beberapa komunikasi politik menurut para ahli
1. Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.
2. Roelofs mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan berisi politik yang mencakup masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatif).
3. Cangara menyebutkan komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.
Seperti apa sih komunikasi politik dalam pemilu?

Sudah tidak lazim lagi kita mendengar akan menghadapi pemilu bahwa setiap 5 tahun sekali akan mengadakan pemilu kepemimpinan suatu daerah, di tahun 2024 mendatang kita menghadapi pemilu besar-besaran yaitu pemilu serentak dari pusat hingga daerah, dari sekarang bacalon (bakal calon) pemimpin sudah mulai perlahan-lahan menampakan diri mendekati sejumlah parpol (partai politik) dengan melakukan komunikasi politik untuk mendapatkan sinyal dukungan agar mengusung bacolon pemimpin. Di kalangan masyarakat berbagai cara komunikasi yang dilakukan seperti mendirikan tim sukses di berbagai daerah dengan melakukan kampanye untuk medapat dukungan dari masyarakat guna mendapatkan suara terbanyak agar terpilih menjadi pemimpin secara demokrasi.

Sejak bangsa Indonesia merdeka, prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagai mana amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum.

Kita tahu bahwa dalam demokrasi kedaulatan itu berada di tangan rakyat namun sekarang faktanya berbeda masih banyak para petinggi-petinggi di pemerintah tidak mau mendengar kan aspirasi masyarakat, khusus nya masyarakat kecil yang ekonomi dibawah standar masyarakat sangat membutuhkan perhatian untuk melihat kebawah bagaimana kondisi terutama ekonomi sedang baik-baik saja atau tidak. Harapan masyarakat siapa saja pemimpin terpilih mendatang mampu menjalankan Amanah terutama dalam sila ke empat dan kelima di dalam kepemimpinannya.

 

 

Penulis adalah: Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi

Artikel Rekomendasi