SAH Dukung Penguatan BPOM Lawan penyelundupan Pangan, Obat dan Kosmetik impor di perbatasan

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menyoroti berbagai modus penyelundupan produk Pangan, Obat dan Kosmetik impor yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di Indonesia yang pada umumnya menyalahgunakan hubungan kerja sama antarnegara yang saling berbatasan.

"Ada produk impor tanpa izin edar BPOM RI, biasanya kita temukan di perbatasan-perbatasan. Jumlahnya banyak sekali dan dipasarkan hingga kepulauan nusantara, ini tentu berbahaya bagi masyarakat pengguna," ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut (1/11) kemarin.

Menurut SAH produk pangan impor kemasan di wilayah perbatasan sebetulnya diatur dalam ketentuan hubungan kerja sama antarnegara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan.

Namun ketentuan tersebut juga mengatur seputar jumlah maksimal produk impor serta pemanfaatan barang yang hanya boleh dikonsumsi untuk kebutuhan pribadi.

Lalu Bapak Beasiswa Jambi ini mencontohkan, berdasarkan hasil pengawasan pangan tidak memenuhi ketentuan menjelang Lebaran 2022, ditemukan ribuan produk pangan kemasan yang diselundupkan ke berbagai daerah di Indonesia.

Meski sebagian produk tersebut dilengkapi dengan izin edar produksi dari negara asal, tapi tetap disita BPOM RI karena tidak memenuhi ketentuan izin edar di dalam negeri. Produk tersebut umumnya berasal dari Malaysia dan Singapura.

"Ada produk yang juga diproduksi di Indonesia seperti dari Malaysia dan Singapura dibolehkan dalam jumlah tertentu asalkan dikonsumsi sendiri. Tapi kadang masuk dalam jumlah besar dan kami temukan di pulau kecil penyelundupan seperti itu. Kemudian masuk ke pulau-pulau lain di Indonesia," katanya.

Praktik tersebut, masuk dalam kriteria perbuatan penyelundupan sebab dapat merugikan pendapatan para produsen produk serupa di dalam negeri.

Untuk itu SAH meminta BPOM RI menjalin kerja sama dengan penegak hukum untuk melakukan operasi dan menangkap penyelundup karena merugikan pelaku usaha dengan produk yang sama di dalam negeri.(*/sm)

Artikel Rekomendasi