BBM Naik - Inflasi Tinggi, Kapolda Antisipasi Gangguan Kamtibmas di Provinsi Jambi

JAMBERITA.COM- Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo menggelar rapat internal bersama Sekda Jambi dan Pimpinan Kabupaten/Kota Jambi dalam rangka mengantisipasi terjadi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), rapat dilaksanakan melalui Zoom Meeting, Minggu (4/9/2022) kemarin.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto menjelaskan pelaksanaan rapat Kapolda guna berkoordinasi terkait tinggi nya inflasi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sekaligus memberi arahan langkah-langkah penanganan jika terjadi gangguan Kamtibmas di Provinsi Jambi.

"Pada rapat tersebut Kapolda Jambi menyampaikan kepada seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah, Kapolres dan Dandim untuk dapat bersama-sama membantu memitigasi permasalahan kenaikan BBM yang menyebabkan kenaikan inflasi terutama di Provinsi Jambi," ujarnya.

Kabid Humas mengatakan, Kapolda Jambi memberikan beberapa rekomendasi terkait penanganan kenaikan harga BBM yaitu, 1) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera memutuskan pelaksanaan Operasi Pasar dengan menentukan HET (melalui Surat Edaran) kemudian melakukan kerjasama dengan Badan Pangan Nasional serta BULOG.

.2) Pemerintah diharapkan mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pengelola SPBU untuk tidak menjual BBM bersubsidi secara langsir yang berpotensi disalahgunakan.

"Ketiga, Kapolda berharap pemerintah daerah melalui Kepala Desa/Lurah dapat mengeluarkan surat pengantar kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dan keempat, Kepada para Kapolres/Ta dan Dandim Se-Provinsi Jambi bersama Kesbangpol berkoordinasi dan audensi bersama kelompok elemen masyarakat yang menolak penyesuaian harga BBM bersubsidi," tegasnya.

Kapolda menegaskan jika ada unjuk rasa (Unras) dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya agar diterima, supaya tidak ada benturan. Polri akan hadir untuk menjaga keselamatan, keamanan selama terjadinya unjuk rasa.

"Kapolda Jambi juga memberi arahan agar saat unjuk rasa tetap kondusif, lakukan langkah Preemtif dan Preventive, langkah Preemtif dengan cara berkoordinasi dan langkah Preventiv melakukan mitigasi, diharapkan dengan begitu dapat sama-sama memahami dalam rangka transparasi penanganan inflasi," tegasnya.

Ditambahkan Mulia Prianto, bahwa pada rapat tersebut juga disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi bahwa pihak pemerintah akan mengeluarkan surat untuk di 3 Kabupaten yaitu : Kota Jambi, Kab. Bungo dan Provinsi Jambi untuk membeli beras premium dan medium dalam rangka mendobrak agar tidak terjadi inflasi kembali.

"Pemprov Jambi juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 Juta yang akan didistribusikan ke Desa/Kelurahan, dan akan dibuatkan surat penanganan untuk kemiskinan. Kemudian juga ada khusus untuk 164 Kelurahan yang dialokasikan dana 100 juta, untuk ketentuan 50% inflasi, 50% kemiskinan, dalam rangka penanganan inflasi," ungkapnya.

"Dengan berbagai penjelasan dan langkah-langkah penangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah, diharapkan masyarakat dapat tetap tenang dan berikan aspirasi yang membangun jangan sampai melakukan perbuatan yang anarkis, kita jaga Provinsi Jambi agar sama-sama tidak ada gejolak Kamtibmas sehingga tetap aman dan kondusif," jelasnya.

Rapat juga diikuti Para Bupati Se-Provinsi Jambi, Pejabat Utama Polda Jambi, Para Dandim Jajaran Korem 042/Gapu, Para Kapolres/ta Jajaran Polda Jambi, Kesbangpol Kab/Kota Se- Provinsi Jambi dan perwakilan kelompok Mahasiswa Cipayung. (afm)

Artikel Rekomendasi