UNH Jambi, UIN STS dan UNJA Gelar Diskusi Publik Terkait Kebijakan BBM Bersubsidi

JAMBERITA.COM - Sebagaimana diketahui bahwa per Juli 2022 pemerintah berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 kembali mengeluarkan kebijakan terkait dengan BBM bersubsidi di Tanah Air. Jika sebelumnya pengaturan BBM hanya terkait penyesuaian harga mengikuti harga minyak dunia, maka kali ini pemerintah menambahkan ketentuan pembelian BBM bersubsidi di SPBU melalui aplikasi MyPertamina. Kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi ini sontak memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sebagai upaya merespons kebijakan BBM bersubsidi ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah (UNH), UIN Sulthan Thaha Saifuddin dan Universitas Jambi mengadakan diskusi publik. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen ketiga prodi ilmu pemerintahan ini untuk merealisasikan kerjasama dalam format Tridharma Perguruan Tinggi dan dukungan terhadap program merdeka belajar-kampus merdeka.

Kegiatan dihelat di Buy Coffee Taman Anggrek Telanaipura, Kota Jambi pada tanggal 26 Juli 2022. Diskusi ini dilakukan dengan menampilkan tiga pembicara, yaitu: Drs. Navarin Karim, M.Si (UNJA), Yudi Armansyah, M.Hum (UIN STS) dan Samsuddin, M.IP (UNH). Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS (Dr. Irmawati Sagala, M.Si), Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UNH (Dr. Pahrudin HM, M.A.) dan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UNJA (Makmun Wahid, M.A). Peserta terdiri dari para dosen, mahasiswa dan insan media yang ada di Kota Jambi. Adapun moderator diskusi adalah Ahmad Baidowi, M.H.I. (UNJA) dan Burlian Senjaya, M.A. (UNH).

Dalam paparannya, Navarin Karim menyebut bahwa kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan MyPertamina ini tidak lebih adalah upaya pengulangan (inkremental) dari kebijakan sebelumnya. Bagi dosen ilmu pemerintahan UNJA ini, agak sulit menyebut upaya pemerintah ini sebagai kebijakan inovatif karena ketidaksiapan aplikasinya di lapangan. Sebagaimana diketahui bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi tentu membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang bagus di lapangan. Sementara, tidak semua wilayah Tanah Air merata sinyal internetnya, sehingga sangat menyulitkan masyarakat (konsumen) untuk melakukan transaksi.

Sementara itu, kebijakan ini juga belum mempertimbangkan kebocoran-kebocoran yang akan terjadi dalam pelaksanaannya, kata Yudi Armansyah dalam presentasinya. Menurut dosen ilmu pemerintahan UIN STS ini, kebijakan ini memang dimaksudkan pemerintah menanggulangi semakin bengkaknya subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah dalam APBN. Subsidi yang ada akan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, terutama sudah dilakukan pada era pemerintahan Jokowi-JK. Akan tetapi, regulasi yang belum sepenuhnya mengatur secara detail terkait pengelolaan BBM bersubsidi, seperti ancaman tegas bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, membuat kebijakan ini diragukan sebagai solusi bagi masalah yang ada selama ini.

Adapun Samsuddin dalam paparannya menyoroti sangat tidak praktisnya kebijakan ini dalam implementasinya di lapangan. Menurut dosen ilmu pemerintahan UNH ini, kebijakan itu seharusnya menyelesaikan masalah yang ada, bukan malah menimbulkan masalah baru. Penggunaan aplikasi MyPertamina memang sepertinya membuat kebijakan ini seperti inovatif, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena pada praktiknya, untuk melaksanakan kebijakan ini cukup sulit dengan melengkapi berbagai dokumen yang tentu tidak semua rakyat memahaminya. Kenapa tidak dibuat kebijakan yang lebih mudah dilaksanakan, seperti BBM tertentu hanya untuk sepeda motor dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, jangan sampai sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru karena tidak mempertimbangkan konteks sosial rakyat dan tidak dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat.

Kegiatan diskusi kemudian ditutup dengan closing statement dari masing-masing narasumber dan moderator serta foto bersama. Sebagai implementasi dari kerjasama yang sudah disepakati, Program Studi Ilmu Pemerintahan UNH, UIN STS dan UNJA memang berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan-kegiatan produktif bersama-sama di masa-masa yang akan datang.(*/)

Artikel Rekomendasi