Cerita Kebangkrutan Sri Lanka, Antara Hutang dan Infrastruktur



Jumat, 24 Juni 2022 - 10:02:58 WIB



Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 

 

 

EcoReview - Sebuah pelajaran dari Sri langka, pelajaran untuk kita Indonesia sebagai satu bangsa. Sri langka negara yang terletak di Selatan India ini mengalami krisis ekonomi yang amat parah karena utang luar negeri yang cukup besar.

Sri Langka negara yang gagal membayar utang luar negerinya sehingga dikatakan bangkrut. Karena, ciri suatu negara bisa dikatakan bangkrut adalah saat tidak mampu membayar utang.

Ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar utang luar negeri disebabkan karena fundamental negerinya tidak mampu menopang dampak dari global.

Apalagi semua komoditas pangannya impor sehingga saat terjadi kenaikan harga global defisit anggarannya membengkak karena belanja yang meningkat tajam. 

Krisis ini sampai membuat Sri Lanka terpaksa membuat sejumlah sekolah dan kantor pemerintahan tidak bisa lagi melayani masyarakat.

Ekonomi Sri Lanka yang dibangun dengan hutang luar negeri besar pasak dari pada tiang, sampai akhirnya menyatakan kebangkrutan setelah berbulan-bulan kekurangan bahan makanan, bahan bakar dan juga listrik. Banyak warga kini beralih ke kayu bakar untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari.

Kebiasaan berhutang untuk infrastruktur tanpa diikuti kemampuan untuk membayar menjadi titik kejatuhan, meninggalkan refleksi tentang manajemen sistem ekonomi dan pembangunan negara. 

Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri sebesar US$ 51 miliar atau Rp 729 triliun (kurs Rp 14.300). Kekurangan makanan, bahan bakar minyak (BBM), serta pemadaman listrik berkepanjangan membawa penderitaan kepada 22 juta orang di negara itu.

Salah satu kewajiban Sri Lanka membayar utang adalah ke China. Dilansir dari Times of India, Kamis (23/6/2022), total pinjamannya ke Beijing mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun yang dikucurkan melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), sekitar seperenam dari total utang luar negerinya.

Pemerintah Sri Lanka meminjam utang ke China untuk sejumlah proyek infrastruktur sejak 2005 seperti pembangunan jalan raya, bandara, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota. Sayangnya sebagian proyek malah dinilai tak memberi manfaat ekonomi bagi negara itu.

Selain hutang, kolapsnya Sri Langka berawal kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata akibat pandemi covid-19.

Kondisi ini menjadi parah, ketika terjadi inflasi yang tinggi akibat hasil pokok negara berupa beras ikut menurun drastis. Karena alih fungsi lahan dan kebijakan yang tak mendukung.

Produksi beras yang biasanya diekspor kesejumlah negara, tak bisa lagi dilakukan. Malah kini negara yang dulu bernama Colombo ini berbalik menjadi pengimpor beras besar-besaran di tengah pandemi.

Tak mudah memberi makan jutaan penduduk jika semuanya harus membeli. Ujungnya bisa ketebak, Sri Langka tak mampu membeli beras untuk makan rakyatnya.

Akibatnya, negara berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk karena kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting, termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Tanpa pendapatan utama dari pariwisata dan beras, Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar dari luar karena hutang yang besar dari perusahaan minyak negara tersebut. Ceylon Petroleum Corporation disebut memiliki utang sebesar US$700 juta atau setara dengan Rp 10,4 triliun.

Hari ini, tidak ada negara ataupun organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar baik dalam bentuk bahan bakar jadi maupun uang tunai untuk negara Sri Lanka.

Kondisi di negara tersebut semakin diperparah dengan adanya lonjakan harga sejumlah barang komoditas. Tak ayal, krisis datang ke negara tersebut mulai dari keuangan, energi, pangan hingga kesehatan.

Krisis ekonomi muaranya pasti melahirkan krisis politik, ini terjadi pada Sri Langka, pasalnya, ketika pemerintah mencabut subsidi yang biasa diberikan kepada masyarakat. Sehingga menimbulkan banyak protes dari masyarakat setempat. Demontrasi besar - besaran. 

Kini Sri Langka negara trofis yang kaya akan Sumber Daya Alam itu terjerat hutang akibat pembangunan infrastruktur yang tak berdampak atau dengan kata lain proyek mercu suar yang sebenarnya belum dibutuhkan. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia.

 

* Pengamat



Artikel Rekomendasi