Apif Jadi Tersangka Terkait Penerimaan Gratifikasi dari 2016 hingga 2021



Kamis, 04 November 2021 - 20:13:43 WIB



JAMBERITA.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan  tersangka dan melakukan penahanan terhadap Apif Firmansyah (AF), orang dekat  Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Kamis (4/11/2021). Politisi Partai Golkar ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2021.

Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Setyo Budiyanto mengatakan hasil penyidikan, KPK mengungkap kontruksi perkara yang menjerat orang kepercayaan Zumi Zola. AF adalah sebagai orang kepercayaan dan representasi dari Zumi Zola ketika maju menjadi calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi di tahun 2010.

AF selalu ikut mendampingi Zumi Zoal melakukan kampanye. Saat  Zumi Zola terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur, AF semakin dipercaya untuk terus mendampingi, membantu dan mengurus berbagai kegiatan dinas sampai dengan keperluan pribadi Zumi Zola

Kedekatan AF dengan Zola berlanjut hingga Zumi Zola terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021. "AF kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi Zola, diantaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi," jelasnya.

Kemudian lanjutnya sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumi Zola dan keluarganya termasuk untuk keperluan pribadi AF. Adapun total Rp46 Miliar yang telah dikumpulkan oleh AF.

"Dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi Zola, sebagian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok palu pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017," tambahnya.

AF juga diduga menerima dan menikmati uang sejumlah sekitar Rp6 Miliar untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah melakukan pengembalian sejumlah Rp400 juta ke KPK.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Dan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sm)





Artikel Rekomendasi