KPU Tanjabtim Ajukan Praperadilan



Rabu, 13 Oktober 2021 - 20:50:11 WIB



JAMBERITA.COM, MUARASABAK - KPU Tanjabtim mengambil langkah hukum terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Kejaksaan negeri Tanjabtim pada tanggal 29 September 2021. Ini dengan melakukan pengajuan Pra Peradilan ke Pengadilan negeri Tanjabtim.

Kuasa hukum KPU Tanjab Timur sendiri mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tanjab Timur hari ini Rabu (13/10/2021). Tiga orang kuasa hukum KPU Tanjab Timur yang mendatangi PN Tanjab Timur Rabu (13/10) siang ini yaitu, Rifki Septino, M. Akbar Husni dan Tengku Ardiansyah.

Rifki Septino menjelaskan, pengajuan prapradilan ini dilakukan karena kliennya menganggap proses pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan pihak Kejari Tanjab Timur di kantor KPU Tanjab Timur terdapat beberapa poin yang dianggap cacat hukum. Diantaranya soal penyitaan, dimana penyitaan itu sampai hari ini tidak sesuai prosedur yang ada.

Sementara itu, dari pemberitaan sebelumnya ada yang menyebutkan bahwa, terdapat 73 item yang disita dari KPU Tanjab Timur. Dimana, dari 73 item yang disita pada tanggal 29 September 2021 itu, di tanggal 1 Oktober 2021 telah dikembalikan 3 item dan menyisakan 70 item lainnya yang masih dalam penyitaan.

Adapun Tiga item yang dikembalikan itu yang pertama satu buah laptop merk Xp, satu buah perangkat komputer merk Xp dan sebuah benda yang diduga airsoftgun.

"Kami juga ingin mengklarifikasi di depan awak media bahwasannya itu bukan airsoftgun, tetapi itu hanya pistol mainan milik keponakan dari salah satu pegawai KPU yang ditemukan di dalam mobilnya,"jelas Rifki.

Kemudian, ada juga di pemberitaan yang menyebutkan bahwa pihak Kejari Tanjab Timur menyita uang 230 juta di dalam brankas bendahara KPU Tanjab Timur.

Ia menjelaskan uang 230 juta tersebut merupakan uang pribadi milik bendahara KPU Tanjab Timur. Ini merupakan hasil penjualan tanah milik saudara bendahara tersebut. Saat itu, dititipkan sementara di brankas KPU yang dianggapnya lebih aman.

"Disitulah disita uang 230 juta tersebut beserta sertifikat milik bendahara tersebut. Karena proses pembayaran tanah itu belum tuntas atau belum lunas, jadi sertifikat masih ada di tangah saudara bendahara itu dan belum ada Akta Jual Beli (AJB)," ungkap Rifki.

Dirinya juga mengatakan, terkait anggaran 19 miliar rupiah yang merupakan dana hiba Pilkada tahun 2020 dari Pemkab Tanjab Timur. Pihak kuasa hukum KPU Tanjab Timur menyampaikan bahwa, terkait uang 19 miliar rupiah tersebut hanya pagu anggaran. Sementara yang dikelola langsung oleh KPU Tanjab Timur tidak sebesar itu, akan tetapi hanya mendekati kisaran 2 miliar rupiah saja.

"Sisanya merupakan dana ad hoc yang memang langsung disetorkan ke rekening masing-masing, seperti contohnya ke PPK, PPS dan lain-lain. Jadi yang dikelola KPU kurang lebih 2 miliar rupiah," ucapnya.

Ia juga menjelaskan jika penggunaan anggaran ini sudah dilakukan audit oleh pihak BPK. Dimana, hasil audit tersebut juga sudah selesai dan tidak ditemukan pelanggaran. Dari anggaran yang dikelola oleh KPU Tanjab Timur, terdapat silpa sebesar 400 juta rupiah dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah. 

Terkait cacat hukum baik dalam penggeledahan maupun pengambilan dokumen yang dianggap kuasa hukum KPU Tanjab Timur sudah menjadi penyitaan. Berdasarkan analisa kuasa hukum ini, selain dibutuhkan namanya surat izin penggeledahan, juga dibutuhkan saksi-saksi yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut.

"Tapi disini pihak Kejaksaan tidak mengajak saksi-saksi dan mereka terkesan terlalu arogan. Sementara ini belum proses, masih penyidikan biasa dan bukan tangkap tangan," ujar kuasa hukum ini.

Dirinya juga menjelaskan, dari keterangan yang ia terima, pihak KPU Tanjab Timur juga telah meminta arahan dari pihak KPU RI, dan sesuai arahan dari KPU RI bahwa yang seharusnya memeriksa KPU Tanjab Timur adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terlebih dahulu.

Ia juga menambahkan, sesuai peraturan undang-undang nomor 30 tahun 2014 bahwa, jika ada laporan itu semua harus APIP terlebih dahulu, bukan langsung dilakukan penindakan dengan cara pidana. "Karena ada penindakan administrasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu mengapa kita mengajukan upaya pra pradilan ini," jawabnya.(*/sm)





Artikel Rekomendasi