SAH Dorong Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengatakan saat ini masih terdapat keluhan masyarakat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan utamanya pada sisi kepesertaan dan pemberian hak jaminan sosial atau klaim manfaat.

Hal ini menurut anggota Fraksi Partai Gerindra harus menjadi perhatian semua pihak dalam mencermati pelayanan publik bidang sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

" Saya pikir pengawasan pengelolaan dana investasi BPJS ketenagakerjaan harus bisa ditingkatkan, karena ini menyangkut langsung dengan nasib kaum pekerja di tanah air, " ungkap bapak beasiswa Jambi ini saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (4/10) kemarin.

Hal ini menurut SAH harus segera di tanggapi karena keluhan masyarakat ini berhubungan dengan tata kelola dana BPJS Ketenagakerjaan serta sistem pelayanannya.

"Diperlukan solusi yang tepat agar tata kelola pelayanan BPJS Ketenagakerjaan selalu berpihak kepada peserta atau pengguna layanan," ungkapnya.

Masyarakat peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapatkan kepastian bahwa program penjaminan sosial tetap berjalan dengan baik, pada kondisi pandemi saat ini, dimana situasi dunia usaha dan investasi sedang mengalami tantangan.

Menurutnya, BPJAMSOSTEK menargetkan jumlah dana kelolaan mencapai Rp542,4 triliun pada 2021. Jumlah tersebut meningkat Rp56,02 triliun atau 11,5 persen (year-on-year/yoy) dari posisi Desember 2020 senilai Rp486,38 triliun. Dana tersebut berasal dari setiap jaminan dan BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Sehingga perlu pengawasan dari berbagai pihak, perlu dioptimalkan, tandas SAH.(*/sm)

Artikel Rekomendasi