JAMBERITA.COM- Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi yang juga Anggota DPR RI, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) meminta pemerintah melakukan kajian secara mendalam terhadap rencana mengenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pangan khususnya sembako.
Bahkan SAH yang dikenal dengan perjuangannya menghadirkan beasiswa bagi masyarakat Jambi ini, mengingatkan dampak buruk jika rencana mengenakan pajak terhadap bahan pangan kepada masyarakat diberlakukan, berupa potensi menambah beban hidup masyarakat yang sudah dibebani kondisi sulit adanya pandemi Covid-19.
"Saya meminta pemerintah mengkaji secara mendalam, baik secara sosiologis masyarakat, maupun dari aspek ekonomi dari sisi produksi ataupun konsumsi terhadap rencana tersebut, dikarenakan kenaikan PPN terhadap bahan pokok sangat berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat yang sudah susah di masa Pandemi saat ini," ungkap SAH di Jambi (14/6) kemarin.
Karena menurut Doktor Ekonomi ini, apabila pajak bahan pangan khususnya kebutuhan pokok di saat perekonomian belum sepenuhnya pulih diberlakukan, bakal terjadi penurunan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, dan menekan sisi psikologis petani, serta meningkatkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, SAH meminta pemerintah mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara, tanpa membebani masyarakat.
"Saya meminta pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebankan masyarakat dengan PPN terhadap bahan pokok di tengah situasi pandemi covid-19, termasuk apabila ingin memperluas basis pajak," pungkasnya.(*/sm)
Rektor UBR Dr Filius Chandra Aklamasi Pimpin Gebu Minang Jambi 2026 - 2031
Ahli Hukum Pidana Dr. Rahman Soroti Batas Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan di PN Sarolangun
Polda Jambi Ungkap Kasus TPPO, Tujuh Anak Jadi Korban, Lima Tersangka Diamankan
Relawan PKS Provinsi Jambi Kirim Bantuan Logistik Ke Lokasi Kebakaran Mendahara Tengah
Pinto Perjuangkan Geopark Merangin Dapatkan Bantuan dari Pusat
169 Atlet Ramaikan Kejuaraan Panjat Tebing Walikota Cup 2021
Danrem 042/Gapu Hadiri Penertiban Kawasan Hutan di Riau, Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah



