500 Ribu Pemilih Dinyatakan TMS, Bawaslu Provinsi Jambi Pinta KPU Audit Akurasi Data



Rabu, 16 September 2020 - 12:40:39 WIB



JAMBERITA.COM- Bawaslu Provinsi Jambi memberikan saran perbaikan terhadap jumlah pemilih yang terdata sebesar 2.419.858.

Ini disampaikannya dalam pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang digelar di Hotel Abadi, Rabu (16/9/2020).

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan ada beberapa masukan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu.

Dimana, hasil analisis dari rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten/Kota, tercatat ada 500.470 pemilih yang masuk dalam kategori Tidak Memenuh Syarat (TMS).

Untuk itu, meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan audit dan faktualisasi terkait akurasi data TMS tersebut.

" Terdapat di Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, dimana Panwaslu Desa/Kelurahan setempat yang tidak menerima salinan Formulir Model A.B.1-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan). Terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, dimana Panwaslu Kecamatan setempat yang tidak menerima salinan Formulir Model A.B.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan)," katanya.

Ia mengatakan, Berdasarkan hasil pengawasan, tercatat ada 65 orang (data terlampir) yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di Kota Jambi, dan meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan audit terkait status nama-nama tersebut. 5. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

" Dari temuan itu kami beri catatan untuk KPU agar mempertimbangkan efektivitias penggunaan Sidalih, mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata pria yang akrab disapa Paul ini.

Ia juga meminta KPU melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS disana.

" Melakukan pengelompokan ulang (re-grouping) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih, melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan," kata Paul lagi.

Kemudian, melanjutkan  proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis terutama di Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dilakukan. (Wanda Rifani)









loading...