Keterwakilan Perempuan dan Budaya Politik Santun Menyongsong Duel di Pilgub Jambi

Oleh:  Tutie Rosmalina, SH.i,M.A

“Antara aku (perempuan) dan kamu (laki-laki) pembedanya adalah Alat/jenis kelamin, selebihnya kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam bernegara dan beribdah” tie

Huru hara PILGUB Jambi semakin memanas akhir akhir ini, rebutan partai politik untuk mendapatkan dukungan sekaligus armada tempur menuju jambi satu semakin memanas saja. Klaim berpasangan juga tidak kalah hangat satu pekan terakhir, yang tidak kalah seru, sang legenda tahta kerajaan kepemimpinan di provinsi Jambi turun gunung, sosok yang tidak memiliki riak riak sebelumnya namun diperhitungkan keberadannya, setidaknya ia muncul atas nama partisipan perempuan, mewakili arus gender yang mampu membawa hawa dingin di perebutan kekuasaan yang hangat ini. Atmosfer politik dan peta berubah seketika. Dengan munculnya kandidat perempuan ini yang tidak diragukan lagi deal yang dibangun.

Membawa gaya santun ibarat istri raja yang membumi, membuat dukungan dan simpati politik tertuju padanya, soan dan sungkem dilakukan, para mahapatih deg degkan dan menujukan pandangan padanya, kemana arah dan pilihan berpasangan akan ditujukan, muncul dan mendaftarkan diri sebagai wakil saja di pertarungan PILGUB kali ini membawa trahnya sendiri, bukan main main dan bahkan tidak mustahil sebenarnya kalau dia maju sebagai nomor satu tapi  tidak dilakukan, mengingat rekam jejak sang mantan suami yang begitu baik. Seolah perempuan satu ini mengatakan dan memberi contoh, “saya perempuan! saya mampu, tapi saya realistis, berpolitik bukan hanya soal nomor satu atau nomor dua, tapi maju dan menang.”

Pimpinan daerah dan kepala negara seyogyanya memang tidak ditentukan oleh lakilaki atau perempuan, untuk berkiprah sebagai pemimpin, jenis kelamin tidak memberikan jaminan Trus politik dan ritme yang dimainkan sesuai dengan selera para pemain dan pendukung, jenis kelamin hanyalah pembeda dari alat reproduksi saja, tapi soal kebijakan tidak ada bedanya, di agama manapun tidak ada yang melarang kepemimpinan prempuan, di Indonesia setidaknya ada Ibu Negara Mega wati soekarno putri yang mampu melawan arus gender dan dominasi lakilaki dalam kancah politik Indonesia. Dia mampu tampil dan mewakili perempuan sebagai pemimpin negara. terlepas dari gaya politik dan pandangan keberhasilan atau tidak kepemimpinannya, namun dia sudah membuktikan bahwa perempuan harus diperhitungkan dalam dunia politik dan kepemimpinan perempuan. Dan banyak perempuan lain sebagai Gubernur dan Bupati/walikota yang juga tidak kalah berhasil kepemimpinannya. Setara bahkan lebih membumi dibanding kepemimpinan lakilaki.

Sejarah masa lampau, di tulis dalam buku nya Islam dan Perempuan karya Prof Dr.Hj Sri Suhandiati Sukri, “keberhasilan ratu bilqis sebagai kepala pemerintahan yang berhasil menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya (ratu bilqis dan jejak sejarah). Selain ratu bilqis banyak juga catatan sejarah yang menceritakan ke sultanah yang dipimpin oleh perempuan,di antaranya Al-Alam safiyyat al-din syah di Aceh (1641-1675 kamalat syah (1988-1699) sebagai penerus pemerintahan Tadj al ‘Alam putri sulthan Iskandar muda, dan kepemimpinan lainnya (islam dan perempuan,2009).

Ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan kepemimpinan laki laki dan perempuan. Walau di dunia nyata banyak oknum yang memelintir dan memenggal hadis dan ayat Al qur’an untuk menghadang perempuan maju sebagai pemimpin di negara kita ini. Otoritas dan kekuasaan memberi batasan tersendiri kepada perempuan untuk setara diranah publik. Pandangan negatif yang diciptakan seolaholah perempuan memiliki keterbatasan dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan oleh perempuan yang digambarkan selalu melibatkan hati, pandangan kaum santri yang mengatakan bahwa pemimpin adalah lakilaki (potongan Surah An nisa Ayat 34 “Kaum laki laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki laki atas sebahagian yang lain(perempuan). Jika ayat ini diteruskan sesungguhnya ini berbicara nafkah dan hubungan suami istri didalam rumah tangga, bukan bernegara, namun mayoritas menjadikan ini dokma agama bahwa pemimpin adalah laki laki dan bukan perempuan. Dan jika isu ini dimainkan dan dikemas sedemikian apik maka tidak kalah memberikan hantaman bagi para kandidat perempuan.

Seharusnya kesejajaran itu membawa pengertian adanya kesetaraan, yang terkait dengan kedudukan, harkat dan martabat, sejajar tidak mesti sama bentuknya, tetapi dilihat dari hakikat kemuliaannya yang sama. Allah menciptkan laki laki dan perempuan dari dzat yang sama, berpasang pasangan untuk bersujud dan bertaqwa kepada Allah (an-nisa ayat 1), sehingga menarik jika kita menyandingkan ayat ini dengan situasi terkini di provinsi Jambi, bahwa tidak ada batasan siapapun yang ingin maju kearena PILGUB dan WAGUB ini, bahkan seksi jika salah satu calon berpasangan laki laki dan prempuan, kandidat perempuan memastikan keterwakilan perempuan secara quota dan partisipan pemilih. Dan memberikan kepastian kemenangan bagi pasangannya, jika para pemilih perempuan di provinsi Jambi mau dan mampu memilih partisipannya, “perempuan pilih perempuan” misalnya.

Keterwakilan perempuan diharapkan mampu memberikan warna baru bagi perempuan yang memimpin dan masyarakat yang dipimpinnya, perempuan dan sekaligus pemimpin di suatu provinsi atau negara seyogyanya mampu menjadi wakil bagi permpuan lain (pemilih perempuan), kebijkan yang dibuat berpihak pada prempuan, tidak menjadikan perempuan sebagai objek undang undang dan kebijakan saja, namun lebih berpihak dan non diskriminatif. Permpuan bisa berperan aktif dalam semua lini kehidupan, tubuhnya tidak dijadikan alat eksploitasi dan mencari keuntungan bagi sebahagian lain. Undang undang pekerja yang seharusnya juga berpihak pada perempuan yang sekaligus ibu didalam rumahnya.

Di akhir tulisan saya berpikir kesejajaran bisa di capai jika perempuan saling tolong menolong sesamanya, dan menciptakan kesempatan dan kesejajaran peran dan fungsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, hambatan dan dokma atas tubuh perempuan masih banyak terjadi. Semua ini bisa di retas jika kita mau tolong menolong dalam kebaikan ( QS At Taubah 71). Saya masih optimis bahwa kepemimpinan perempuan mampu berpihak kepada kebijakan yang berpihak pada perempuan. Karena dewasa ini banyak kebijakan yang lahir terlalu maskulin tidak berpihak kepada kaum minoritas yang memang bukan hanya perempuan.

Wallahu aklam bisawaf, semoga pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur provinsi Jambi berjalan lancar dan siapapun berpasangan dengan sipa, karena elastisnya persaingan dan perebutan kekuasaan. pemenangnya mampu memberikan warna baru dan mewakili partisipan pemilihnya, tidak bias gender, berpihak pada kepentingan terbaik masyarakat Jambi, non diskriminatif dan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga Jambi. Insyaallah.

*Sekretaris Jendral Peduli serumpun Jambi Dan Pemerhati Anak

 

 

Artikel Rekomendasi