SAH: Perlu Solusi Untuk Memutus Rentetan PHK Karena Corona

JAMBERITA.COM- Peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday yang jatuh pada Jumat 1 Mei yang lalu terasa pahit bagi kaum buruh. Pernyataan ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) (5/5/2020) kemarin.

Menurutnya pandemi virus corona yang mewabah di Indonesia berdampak parah bagi kaum buruh dan kelas pekerja karena berada dalam bayang-bayang ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Corona memicu PHK di semua sektor bisnis, butuh solusi yang komprehensif untuk membantu mereka, khususnya daya tahan ekonomi mereka," jelas Anggota Komisi IX DPR RI tersebut. 

Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan per 13 April lalu, legislator yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi itu menyebutkan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat corona mencapai 2,8 juta orang.

Sehingga SAH dengan tegas meminta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memutus rentetan PHK karena sudah mulai menimbulkan kekhawatiran.

Wabah Corona telah membuat 375 ribu pekerja formal dan 315 ribu pekerja informal terkena PHK. Tak hanya itu, pandemi ini juga sudah membuat sekitar 1 juta pekerja informal dirumahkan.

Menurut SAH ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk memutuskan rentetan PHK, salah satunya dengan menolong pelaku usaha melalui gelontoran sejumlah stimulus kebijakan. Misalnya, penundaan pembayaran PPh Pasal 22 dan Pasal 25 untuk sektor manufaktur selama enam bulan. PPh 22 merupakan keringanan Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi.

Kemudian, PPh 25 bisa diartikan sebagai pajak bulanan untuk orang pribadi dan badan yang memiliki kegiatan usaha.

Kendati demikian, langkah ini dinilai SAH tidak dapat dirasakan langsung oleh kaum pekerja, karena belum menangani perkara itu secara serius sampai ke akar rumput, dalam hal ini kepada mereka yang bekerja langsung di lapangan.

Meski tak berharap bantuan langsung, namun Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi ini menyoroti belum adanya kehadiran pemerintah sebagai pihak penengah antara buruh dan pengusaha, khususnya dalam mencari solusi terhadap masalah yang timbul akibat pandemi Covid-19, ini yang perlu terus dilakukan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi