Rakor Virtual Bersama Mendagri, Fasha Sampaikan "Curhatan" Wali Kota Se-Indonesia

JAMBERITA.COM- Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha, yang juga bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jambi, mengikuti rapat virtual (video conference) bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Prof Tito Karnavian. Fasha juga menjadi satu-satunya perwakilan Wali Kota se Indonesia yang mendapat kesempatan berbicara dalam rapat secara online tersebut.

Bertempat di Command Center Gugus Tugas (Task Force) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jambi (7/4), Rapat Kordinasi virtual bersama Mendagri tersebut, juga dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menteri Perindustrian RI, Menteri Tenaga Kerja RI, Menteri Negara BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, Ketua APINDO, Ketua Kadin, Gubernur se-Indonesia dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Turut mendampingi Wali Kota Fasha, Kapolresta Jambi, Wawako Maulana dan Sekda Kota Jambi Budidaya. Dalam rapat itu, Mendagri Tito Karnavian memberi arahan terkait langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, baik Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus selaras dengan arahan pemerintah pusat dan terkordinasi dengan baik antara satu dengan lainnya.

Selain itu, beberapa menteri terkait yang turut hadir dalam rapat itu, juga memberikan arahan terkait tugas pokok masing-masing kementerian dalam mendukung upaya penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, beberapa kepala daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan masing-masing yang dihadapi didaerahnya dalam melawan pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten se-Indonesia di wakili oleh Bupati Banyuwangi, Azwar Annas. Sedangkan untuk Pemerintah Kota se-Indonesia dan Provinsi Jambi sendiri, diwakili oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.

Dalam laporannya, Wali Kota Fasha yang juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyampaikan "curhatan" seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik pemerintah kota maupun kabupaten. Dalam kesempatan itu Fasha menyampaikan 8 poin, permasalahan yang saat ini dihadapi oleh seluruh Pemda Tingkat II di Indonesia.

"Terkait bantuan pusat kepada kabupaten/kota, kami sangat berharap bantuan tersebut langsung disampaikan ke kabupaten/kota, karena kami semua merasa bantuan pusat yang diserahkan melalui pemerintah provinsi, pembagiannya tidak adil ke kabupaten/kota, sedangkan seluruh kabupaten/kota adalah ujung tombak yang berjibaku dengan wabah ini," ujar Fasha.

Selanjutnya Fasha juga menyampaikan bahwa APBD seluruh kabupaten/kota, saat ini telah dialokasikan untuk kegiatan pencegahan Covid-19 dan pelaksanaanya melibatkan Forkompimda. Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), Fasha juga melaporkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten telah menghitung dana serta jumlah penerima yang berhak. Namun Fasha meninta kejelasan pemerintah pusat, apakah bantuan tersebut nantinya akan menggunakan dana APBD atau dana dari pusat (APBN).

Wali Kota Fasha juga menyoroti kebijakan penurunan harga tiket pesawat. Dalam kesempatan itu, Fasha meminta kepada Menteri BUMN agar memperhitungkan dan mempertimbangkan untuk tidak menurunkan harga tiket pesawat, seperti yang terjadi pada harga tiket Garuda yang saat ini turun hingga 50%. Pasalnya menurut Fasha, jika harga diturunkan niscaya akan memancing orang untuk mudik ditengah ancaman wabah Covid-19 ini.

Sementara kepada Menteri Tenaga Kerja RI, Wali Kota Fasha juga menyampaikan kegelisahan masyarakat, terkait rencana pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana Kartu Prakerja, sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, baik yang di PHK atau dirumahkan oleh perusahaan.

"Kepada Ibu Menteri (Menaker-red.), kami laporkan bahwa kabupaten kota sudah mendata warga yang terdampak PHK ataupun dirumahkan, untuk menerima dana Kartu Prakerja. Namun kami minta kejelasan terkait teknis pelaksanaannya, agar tidak membingungkan masyarakat dan kami tidak dituduh PHP (Pemberi harapan palsu-red)," sebutnya.

Untuk tata kelola persediaan gula, Fasha juga melaporkan kepada Menteri Perdagangan terkait stok gula yang menipis, terjadi disemua daerah. Bahkan kepada Menteri PU, Wali Kota Fasha juga meminta perhatian khusus untuk perbaikan jalan Sungai Lilin, karena ruas jalan tersebut, merupakan jalan utama jalur distribusi kebutuhan pokok di Pulau Sumatera.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Jambi dua periode itu juga menyampaikan permintaan khusus kepada Mendagri, agar Mendagri membuatkan edaran kepada Gubernur, agar dana APBD Provinsi dialokasikan untuk membantu kabupaten kota berjuang dalam upaya penanganan Covid-19 didaerahnya.

"Curhatan" seluruh kepala daerah kabupaten kota yang disampaikan oleh Fasha itu pun mendapat atensi khusus dari Mendagri dan beberapa menteri terkait. Bahkan untuk poin terakhir permintaan Wali Kota Jambi itu, akan segera ditindaklanjuti oleh Mendagri dalam waktu dekat, yaitu mengeluarkan edaran kepada seluruh Gubernur untuk mengalokasikan dana Provinsi, untuk membantu daya juang kota/kabupaten dalam penanganan Covid-19, termasuk perbaikan jalan lintas Sumatera di daerah Sungai Lilin Sumatera Selatan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Jambi, turut pula menyerahkan perangkat Rapid Test beserta Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, seperti baju pelindung, face shield, masker dan sarung tangan, yang merupakan bantuan Pemerintah Kota Jambi, bagi 7 rumah sakit yang ada di Kota Jambi, baik rumah sakit yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Menurut Maulana, bantuan tahap pertama perangkat rapid test dan APD tersebut, diprioritaskan bagi tenaga medis dan penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien yang sebelumnya merupakan Orang Dalam Pengawasan (ODP).

Bantuan tersebut menurut Wawako Maulana, merupakan bentuk kepedulian Pemkot Jambi kepada seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang merupakan garda terdepan penanganan Covid-19 saat ini.

"Bantuan ini akan disalurkan secara bertahap karena keterbatasan yang kita hadapi. APD kita produksi sendiri melibatkan UMKM, sedangkan Rapid Test kami pesan sendiri. Kita ingin upaya pencegahan dilakukan secara komprehensif oleh kita semua. Kami wajib memproteksi petugas kami, baik medis maupun non medis. Kita melaksanakan upaya pencegahan yang lebih agresif agar kondisi nol positif Covid terus bertahan di Kota Jambi. Untuk itu kita harus tingkatkan kordinasi terkait penanganan Covid-19 di Kota Jambi," ujar Wawako Maulana.

Dia menambahkan, pemberian APD dan rapid test ini juga dapat meningkatan motivasi psikologis bagi tenaga kesehatan.

“Karena tenaga kesehatan bisa melakukan deteksi dini dan alatnya cukup. Akurasinya 87 persen. Kalau nanti kurang, bisa melapor dan kita berikan lagi,” katanya.

Maulana menambahkan, pasien yang bisa dilakukan rapid test adalah yang menunjukkan ciri Covid-19 seperti demam, batuk, pilek, dan memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit atau kontak langsung dengan orang-orang yang PDP atau yang positif.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yuliati mengatakan, rapid test dan APD tersebut bersumber dari belanja khusus pemerintah melalui APBD 2020 dan bantuan donatur melalui rekening kemanusiaan Kota Jambi Peduli.

"Khusus Rapid Test kita adakan dengan menggunakan APBD Kita Jambi yang telah dialokasikan khusus oleh Bapak Wali Kota Jambi. Kita mendata rumah sakit di mana yang paling membutuhkan. Kita sebar merata. Masing-masing kita beri 20 APD terlebih dahulu, nanti kalau kurang bisa minta kembali," kata Ida.

Menanggapi hal ini, Satuan Pengawas Internal (SPI) RS Kambang, Apriansyah mengatakan bahwa APD dan rapid test ini sangat membantu manajemennya. Pihaknya juga mewakili manajemen RS Kambang mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Jambi karena telah telah diberikan bantuan APD dan rapid test.

‘Kami berterimakasih kepada bapak Wali Kota, ini sangat membantu tugas kami, karena kami di RS Kambang ini tidak tahu pasien yang datang ini apakah termasuk ODP, PDP, atau positif. Jadi harapan saya bersama dengan manajemen sangat terbantu dengan bantuan ini,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mayor. dr. Arwansyah Wandri dari RS Bratanata Jambi. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Pemerintah Kota Jambi, karena kendala dilapangan bagi petugas kesehatan adalah kekurangan APD.

“Dengan bantuan ini tentu sangat berguna. Terutama rapid test. Karena ini bisa mendiagnosa awal apakah pasien ini termasuk Covid-19 atau bukan,” ujarnya.

Sementara dr. Jasril Hardiyanto dari RS Baiturrahim, mengatakan bahwa selama ini pihaknya sulit mencari rapid test. “Baru ini bisa kami dapatkan. Tentu kami sangat berterimakasih,” ujarnya.

Ia menambahkan, APD lengkap dan rapid test ini tentu dapat meningkatkan percaya diri petugas. Karena sebelumnya memiliki serangan psikologis karena tidak memiliki peralatan lengkap.

Artikel Rekomendasi