Rakernas HKTI, SAH Perjuangkan Rendahnya Harga Karet dan Pemanfaatan Lahan Tidur Di Jambi

JAMBERITA.COM- Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II HKTI yang dilaksanakan di Jakarta (6 - 7/3/2020) kemarin, digunakan Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) untuk menyuarakan rendahnya harga karet petani di Jambi.

Menurutnya perlu langkah industrialisasi hilir yang kuat di daerah untuk meningkatkan harga karet, termasuk melakukan praktek resi gudang oleh pemerintah dalam hal meningkatkan harga jual karet.

Selain harga karet, Anggota DPR RI itu juga menyoroti masalah konversi lahan produktif pertanian masih menjadi momok yang menghantui ketahanan pangan Indonesia. 

"Masalah konversi lahan pertanian butuh komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi setiap penduduk," ungkapnya. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR ini mencatat rata-rata penyusutan lahan produktif pertanian berkisar di angka 100.000–120.000 hektare (ha) setiap tahunnya. 

Menurutnya penyusutan ini dipicu oleh pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah sentra produksi pertanian dan lambatnya realisasi penambahan area sawah. Jika laju penyusutan berlanjut, ia menyebutkan Indonesia berpotensi kehilangan sampai 1,2 juta ha hanya dalam kurun waktu 10 tahun.

"Ekstensifikasi sendiri sulit untuk tercapai karena keterbatasan lahan. Setiap tahun setidaknya ada anggaran untuk perluasan lahan pertanian untuk 100.000 hektare, tapi serapannya hanya 50.000 sampai 60.000 hektare," ungkapnya. 

Pada kesempatan itu SAH juga mengemukakan dengan lahan baku sawah yang ditetapkan di angka 7,1 juta ha pun ketahanan pangan nasional belum berada di posisi yang aman. Berangkat dari asumsi produktivitas padi sebesar 5 ton per ha per tahun dan indeks penanaman sebanyak dua kali, SAH mengestimasi produksi beras Indonesia hanya berada di angka 35 juta ton per tahun. 

Luas lahan pertanian yang terbatas ini pun disebutnya menghambat mekanisasi yang kini tengah digencarkan pemerintah. 

SAH lalu menyebutkan pertanian dalam negeri kesulitan mencapai efisiensi dengan alat pertanian dan mekanisasi lantaran lahan yang dikelola tidak terkonsentrasi pada satu wilayah yang luas seperti di Australia atau Amerika Serikat.

SAH pun mengharapkan pemerintah ke depan tak terjebak pada produksi komoditas tertentu seperti padi, jagung, dan kedelai. Menurutnya, pemerintah perlu meletakkan fokus pada potensi pangan berbasis lokal seperti sagu, sorghum, dan ubi-ubian, sehingga pangan masyarakat lebih bervariasi.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi