Selesaikan Sengketa Lahan, DPRD Tanjabbar Akan Gelar Rapat Gabungan

JAMBERITA.COM– Menanggapi aksi unjuk rasa kisruh klaim sebagai Hutan Produksi Oleh PT WKS seluas 1.913 Hektare yang berada di Desa Teluk Nilau Kec. Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) pada tanggal (10/02/21) di depan gedung DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta Waktu Sepuluh hari kerja untuk nemanggil PT WKS ,Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dan masyarakat Teluk Nilau untuk, serta pihak terkait untuk meninjau dan menentukan tapal batas sebenarnya.

WKS dan perwakilan Masyarakat, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nurkholis Mengatakan, telah memanggil pihak perusahaan PT. WKS Dan masyarakat Teluk Nilau diruangan kantor bupati Tanjung Jabung Barat pada (17/02/20) sepakat turun meninjau lokasi yang disengketakan.

“Kita bersama masyarakat, BPN,PT.WKS sudah bermediasi di ruangan kantor Bupati dan bersepakat masyarakat yang didampingi Camat Dan kepala Desa Teluk Nilau akan melihat tapal batas yang sebenarnya,” kata Nurkholis, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu(26/2/20).

Senada, anggota komisi II, Syufrayogi Syaiful yang Juga anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Komisi II . Mengharapkan dari Hasil yang diperoleh dilapangan akan menjadi acuan para anggota dewan sebagai bahan kajian.

“Kita berharap PT.WKS bijaksana dalam menentukan mana batasan perusahaan Dan mana batasan lahan masyarakat. Sebagai Nantinya masukkan kepada Pihak pemerintah daerah dan Juga BPN. siapa yang sebenarnya memiliki lahan tersebut” ujar syufrayogi Syaiful.

Sementara Ketua Komisi I H.Suhatmeri, SH Menegaskan, Para anggota DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengumpulkan masyarakat Dan Pihak perusahaan bersama pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengetahui siapa yang sebenarnya memiliki hak lahan tersebut. (Henky)

Artikel Rekomendasi